Birma menyelenggarakan babak kedua referendum undang-undang dasar di daerah-daerah yang dilanda topan Nargis , 3 Mei baru lalu.
Pemerintah militer Birma telah menangguhkan referendum di kota utama Rangun, dan daerah Delta Irrawady.
Namun, pemungutan suara tetap diadakan di daerah selebihnya negara itu seminggu setelah badai topan itu terjadi, yang menimbulkan kecaman dari masyarakat internasional.
Pemerintah sudah mengumumkan bahwa rakyat dengan jumlah suara sangat besar menyetujui rancangan undang-undang dasar itu, yang katanya, akan menghasilkan penyelenggaraan pemilu tahun 2010. Oposisi dan organisasi ham mengatakan rancangan undang-undang dasar itu hanya akan memperkuat kekuasaan militer.
Jumat kemarin, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah bertemu dengan pemimpin tertinggi Birma Jenderal Tan Shwe. Ban Ki-Moon mengatakan:
Than Shwe telah setuju mengizinkan semua petugas bantuan asing memasuki negara itu untukmenolong, dan dia bersikap fleksibel. Selama ini, pemerintah militer Birma tidak mau mengizinkan sebagian besar petugas bantuan asing memasuki negara itu untuk melakukan usaha pertolongan besar-besaran.