Amerika terus mendesak Undang-Undang Keadaan Darurat di Pakistan segera dicabut. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan hari Senin, Amerika berpendapat Pakistan tidak dapat menyelenggarakan bentuk pemilihan umum yang dikehendaki tanpa kembali ke bawah pemerintahan demokrasi termasuk membebaskan tahanan politik dan memulihkan media bebas.
Keterangan ini dikeluarkan setelah Deputi Menteri Luar Negeri Amerika John Negroponte menemui presiden Pakistan Pervez Musharraf di Islamabad hari Sabtu. Negroponte mengemukakan kepada Musharraf bahwa Undang-Undang Keadaan Darurat tidak cocok untuk pemilihan umum yang bebas, adil dan kredibel.
Namun permintaan itu ditampik Musharraf. Ia malah menegaskan Undang-Undang itu tidak akan dicabut sebelum situasi di Pakistan membaik.
Para pejabat di Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin menepiskan pendapat bahwa misi Negroponte gagal. Mereka menyambut baik janji Jenderal Musharraf akan melepaskan jabatan militernya sebelum mengambil sumpah jabatan sebagai presiden.
Dalam perkembangan lainnya, jurubicara Departemen Pertahanan Amerika Pentagon, Geoff Morrell mengatakan kepada wartawan Departemen tengah mempelajari rencana untuk mengajak pemimpin-pemimpin suku di daerah-daerah terkucil di perbatasan Pakistan untuk memerangi al-Qaida dan militan pro Taleban. Ia mengatakan hari Senin bahwa rencana untuk meningkatkan kemampuan Korp Pengawal Perbatasan Pakistan telah beberapa bulan dibahas oleh para pejabat militer Amerika. Korp Pengawal Perbatasan itu terdiri atas pasukan paramiliter yang umumnya suku Pashtun Pakistan yang merondai kawasan perbatasan Pakistan-Afghanistan di mana tidak ada hukum dan ketertiban.
Menurut laporan suratkabar New York Times edisi hari Senin rencana Amerika itu mungkin mencakup memperluas kehadiran pelatih militer Amerika di Pakistan. Dikatakan bahwa dewasa ini terdapat sekitar 50 pasukan Amerika di sana dan kalau rencana itu disejutui jumlahnya perlu diperbanyak.
Berita mengenai rencana itu terbetik selagi kecemasan semakin meningkat mengenai krisis politik yang menyelimuti Pakistan yang bersenjata nuklir dan meluasnya kelompok militan yang belum lama ini menguasai wilayah di luar wilayah kesukuan.
Sejak serangan teroris 11 September di New York dan Washington pemerintahan Bush telah mengeluarkan lebih dari 10 miliar dolar umumnya dalam bentuk bantuan militer kepada Pakistan untuk memerangi ekstremis.