Pengadilan tertinggi Inggris telah memutuskan pemerintah dapat menggunakan tindakan-tindakan anti-terorisme, namun hanya dalam bentuk yang sangat terbatas.
Para hakim House of Lords memutuskan bahwa memberlakukan larangan keluar rumah selama 18 jam terhadap tersangka teroris melanggar hak azasi. Namun mereka mengindikasikan larangan keluar rumah selama 12 jam dapat diterima.
Menteri dalam negeri Jacqui Smith mengatakan ia percaya larangan keluar rumah hingga 18 jam diperlukan demi keamanan nasional. Ia mengatakan ia kini akan mengusahakan mengurangi larangan itu menjadi 16 jam.
Di bawah program itu, tersangka teroris yang tidak dituduh dengan pelanggaran kejahatan tetap bebas dari tahanan namun berada dalam pengawasan polisi. Pihak berwenang memonitor mereka secara elektronik, melarang mereka menggunakan telepon dan internet, dan dapat melarang mereka bertemu orang luar.
Sistim itu mulai diberlakukan tahun 2005 setelah pengadilan tertinggi Inggris memutuskan bahwa menahan tersangka tanpa peradilan merupakan pelanggaran hukum.