Sekelompok anggota parlemen Korea Selatan telah mengirim sepucuk surat kepada perdana menteri Jepang, mendesaknya supaya minta maaf karena membatnah bahwa pemerintah Tokyo memaksa kaum perempuan memberi layanan seks semasa Perang Dunia ke-II.
Surat itu, yang ditanda-tangani oleh 47 anggota parlemen, mendesak Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mencabut pernyataannya. PM Abe baru-baru ini mengatakan tidak ada bukti bahwa pemerintah masa-perang Jepang memaksa perempuan memberi layanan seksual.
Hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Aso menandaskan lagi dukungan pemerintah atas permintaan maaf yang dinyatakan Tokyo tahun 1993 karena memaksa perempuan menjadi budak seksual.
Perdana Menteri Abe juga mengatakan permintaan maaf itu masih berlaku. PM Abe menandaskan lagi sikap demikian sewaktu pembicaraan telpon dengan Presiden Bush hari Selasa. PM Abe memberitahu presiden Bush bahwa “niat sejati” pernyataannya itu, tidak dilaporkan oleh media secara akurat.