Parlemen Palestina diduga akan menyetujui pemerintahan koalisi baru Sabtu ini. Gerakan Fatah yang moderat pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan kelompok militan Islam, Hamas – yang mayoritas di parlemen – membentuk pemerintah persatuan Kamis baru lalu.
Para pejabat Palestina berharap Kabinet persatuan yang baru itu akan mengakhiri bentrokan antar golongan yang menelan korban jiwa, dan menghentikan embargo yang melumpuhkan oleh Barat terhadap Otorita Palestina.
Tetapi, Amerika dan Israel mengecam pemerintah baru Palestina itu karena kebijaksanaannya tidak mengakui hak berdirinya negara Israel – satu syarat yang ditetapkan oleh Kwartet internasional Timur Tengah. Kwartet itu, yakni Amerika, Uni Eropa, PBB dan Rusia – menuntut Hamas supaya juga menerima persetujuan perdamaian sebelumnya.