Amerika Serikat menyatakan, negara itu menginginkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan menekan Birma agar mengakhiri kebijakannya yang menindas. Dutabesar Amerika untuk PBB, John Bolton, mengatakan demikian hari Jumat setelah Dewan Keamanan mengadakan sidang resmi pertama mengenai Birma.
Bolton mengatakan Washington sedang berusaha untuk mengajukan resolusi sebelum akhir tahun ini, dengan menyebut Birma sebagai ancaman terhadap perdamaian regional. Tetapi, ia mengatakan rancangan resolusi itu akan ditahan menunggu hasil kunjungan yang akan dilakukan
Pejabat Tinggi urusan Politik di Kantor Sekjen PBB, Ibrahim Gambari, ke negara yang tertutup itu. Gambari, yang juga berpidato dalam Dewan Keamaan Jumat kemarin, menyebut keadaan di Birma “gawat.” Ia berkunjung ke Rangun bulan Mei lalu. Gambari mengatakan para anggota Dewan Keamanan menanggapi dengan positif berita bahwa ia telah diundang lagi untuk berkunjung kembali ke Birma, kemungkinan awal November.
Sementara, pemerintah militer Birma menolak laporan Departemen Luar Negeri AS yang mengecam Birma karena membatasi berbagai kegiatan beragama. Laporan tahunan itu dikeluarkan awal bulan ini dan mencantumkan Negara-negara, termasuk Birma, Iran dan Cina, sebagai Negara-negara yang terlibat dalam atau membiarkan aksi kekerasan terhadap kebebasan beragama. Kata Departemen Luar Negeri Birma, Sabtu ini, tuduhan itu bermotif politik dan tidak bisa dibenarkan. Kata Deplu itu, tidak ada masalah serius yang timbul diantara berbagai kelompok agama di Birma.
Mayoritas rakyat Birma warga Budha, dengan golongan minoritas Kristen, Muslim, Hindu dan animis. Birma telah lama dikecam oleh kelompok hak azasi dan oleh Negara-negara, termasuk A.S., karena kebijaksanaannya di bidang hak azasi manusia. Laporan Deplu Amerika itu dimaksudkan untuk membantu para pejabt Amerika menyusun kebijaksanaan, melakukan diplomasi dan memutuskan apakah akan membantu berbagai kelompok swasta yang berusaha memajukan kebebasan beragama di negara-negara mereka.