Presiden Amerika Barack Obama telah menjawab kemarahan para institusi keagamaan seputar ketentuan yang mengharuskan institusi menanggung biaya asuransi “keluarga berencana”. Sekarang Presiden Obama mengatakan bahwa biaya itu harus dipikul oleh asuransi kesehatan.
Saat mengumumkan perubahan kebijakan itu di Gedung Putih hari Jumat, Presiden Barack Obama mengatakan perusahaan asuransi kesehatan wajib langsung menawarkan layanan “keluarga berencana” kepada perempuan, jika majikan (perusahaan) mereka menolak untuk membayar biaya tersebut karena alasan keagamaan.
Presiden Barack Obama mengatakan keputusan ini berarti organisasi-organisasi keagamaan tidak harus membayar atau menyediakan layanan kontrasepsi. Tetapi ia menekankan bahwa perempuan yang bekerja pada institusi seperti itu masih memiliki akses untuk memperoleh kontrasepsi cuma-cuma.
“Ini merupakan isu di mana niat baik kedua pihak dalam perdebatan tersebut telah diselesaikan lewat beberapa pertanyaan yang sangat rumit untuk menemukan solusi yang tepat bagi setiap orang. Lewat pengumuman hari ini, kita melakukannya. Kebebasan keagamaan akan terlindungi dan sebuah aturan yang mensyaratkan layanan pencegahan cuma-cuma tidak akan mendiskriminasi perempuan,” kata Obama.
Konferensi Uskup Katholik Amerika menyebut langkah itu sebagai “langkah pertama dalam arah yang benar”, tetapi mengatakan dibutuhkan studi lebih jauh.
Mandat kontrasepsi – yang merupakan bagian dari undang-undang reformasi layanan kesehatan yang lebih luas yang digagas Presiden Barack Obama – mensyaratkan rancangan asuran perusahaan mencakup “keluarga berencana”, termasuk sterilisasi dan pill-anti-hamil. Lewat mandat tersebut, rumah keagamaan dikecualikan, tetapi institusi-institusi yang berafiliasi dengan keagamaan – termasuk rumah sakit, yayasan dan universitas – tidak dikecualikan.
Para pemimpin Katholik dan anggota Kongres dari Partai Republik mengecam keras kebijakan tersebut.
Sebuah saluran televisi Katholik-Roma hari Kamis mengajukan tuntutan terhadap pemerintah federal, dengan menyatakan kebijakan itu melanggara hak-hak amandemen pertama untuk praktek keagamaan secara bebas.
Tetapi Menteri Kesehatan dan Layanan Publik Kathleen Sebelius menyatakan undang-undang itu tidak mensyaratkan resep dokter atau perempuan untuk menggunakan metode “keluarga berencana” apapun yang mereka rasa melanggar keyakinan keagamaannya.
