Tidak Akui Hasil Referendum Tahap Pertama, Oposisi Mesir Serukan Demo
Kelompok-kelompok oposisi Mesir mengatakan referendum tahap pertama rancangan UUD baru yang didukung golongan Islamis dicemari oleh pelanggaran yang luas dan menyerukan pemungutan suara ulang.
Polisi anti huru-hara Mesir berjaga di sekitar istana kepresidenan di Kairo, Mesir (16/12). Kelompok oposisi utama Mesir menyatakan penyelenggaraan putaran pertama referendum konstitusi Minggu kemarin dicemari pelanggaran dan menyerukan diadakannya pemungutan suara ulang.
Versi terbaru per: 17.12.2012 07:40
Koalisi oposisi utama Mesir, Front Penyelamatan Nasional hari Minggu (16/12) menyatakan tidak akan mengakui hasil referendum yang tidak resmi. Mereka menyerukan diadakannya demonstrasi hari Selasa sebelum referendum tahap kedua diadakan hari Sabtu mendatang.
Ikhwanul Muslimin, pendukung Presiden Mohammed Morsi mengklaim kemenangan dalam pemungutan suara hari Sabtu dengan mengatakan hasil penghitungan suara tidak resmi menunjukkan 56 persen menyetujui rancangan UUD itu.
Ikhwanul Muslimin mengatakan pemilih yang hadir kira-kira sepertiga dari 26 juta orang yang berhak memberikan suara. Referendum tahap pertama diadakan di 10 dari 27 wilayah Mesir termasuk dua kota utama, Kairo dan Alexandria. Referendum tahap kedua akan diadakan di provinsi-provinsi selebihnya di Mesir, yang sebagian besar pedesaan dan konservatif dalam agama.
Beberapa pengamat memperkirakan referendum tahan kedua itu akan menambah suara yang setuju bagi rancangan UUD itu, yang hanya memerlukan mayoritas sederhana untuk bisa diterima.