RANGOON — Universitas-universitas di Burma suatu waktu dianggap oleh banyak pihak termasuk yang terbaik di Asia Timur. Namun akibat pengelolaan yang buruk selama bertahun-tahun dan proses nasionalisasi yang merusak, sistem pendidikan di negara tersebut menjadi berantakan dan mendorong banyak siswa mencari kesempatan pendidikan ke luar negeri.
Sejak menjadi anggota parlemen, pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi telah membuat perbaikan sekolah di Burma sebagai prioritas, dan sikap baru terhadap pendidikan juga muncul di kalangan pembuat kebijakan.
Para siswa sendiri banyak yang mengunjungi pameran universitas Amerika Serikat di Rangoon, berharap untuk dapat kuliah di sana. Reformasi politik baru-baru ini yang menyebabkan pencabutan sanksi terhadap Burma membuat acara semacam ini untuk pertama kalinya dapat diadakan.
Duta Besar AS Derek Mitchell mengatakan ia berharap para siswa Burma dapat pergi ke Amerika untuk mendapatkan pendidikan yang baik, namun pada saat yang sama ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pendidikan lokal.
"Yang paling penting adalah agar perbaikan ini bersifat lokal. Dan meski kita berbicara tentang universitas, tapi perbaikan pendidikan dasar dan menengah juga harus terjadi," ujar Mitchell.
Ketika universitas-universitas Burma dinasionalisasikan pada 1964, pemerintah mengontrol kurikulum dan pelajaran-pelajaran seperti sejarah dan ilmu politik adalah tabu. Namun sejak reformasi, ada upaya untuk memperkenalkan pelajaran-pelajaran yang membahas isu sensitif seperti sejarah konflik etnis di Burma.
May Nyein Chan mengambil mata kuliah yang diajarkan melalui American Center yang dikelola kedutaan besar AS.
"Sebelumnya saya pikir saya tidak mungkin mengambil mata kuliah itu, sepertinya sesuatu yang ilegal. Saya tidak pernah melakukan perjalanan studi seperti ini sebelumnya," ujarnya.
Universitas-universitas menjadi pusat pemberontakan mahasiswa yang terjadi secara periodik dalam 50 tahun terakhir. Pemerintah kemudian menutupnya untuk menjauhkan mahasiswa dari bahaya.
Thein Lwin, lulusan Rangoon University, sekarang telah membentuk sebuah komite yang akan memberikan rekomendasi pada parlemen mengenai kebijakan pendidikan baru. Ia mengatakan bahwa pemerintah memerlukan suatu perubahan fundamental dalam sikapnya terhadap sekolah dan pendidikan. Namun, tambahnya, perlu waktu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan pemerintahan di masa lalu.
"Mahasiswa harus diizinkan berserikat secara bebas, dan perwakilan mahasiswa harus berpartisipasi dalam badan pengelolaan universitas," ujarnya. "Universitas seharusnya menjadi tempat untuk mengkritik negara."
Sementara itu, para siswa yang berharap dapat melanjutkan pendidikannya, masih tetap ingin meninggalkan negara tersebut.