Kamis, 02 Oktober 2014 Waktu UTC: 06:24

Berita / Indonesia

Presiden SBY Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat

Presiden SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengambil alih kepemimpinan partai dan menginstruksikan Anas Urbaningrum memfokuskan diri pada kasus suap proyek Hambalang.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat (8/2) mengambil alih kepemimpinan partai setelah Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum diumumkan sebagai tersangka oleh KPK (foto: VOA/Andylala).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat (8/2) mengambil alih kepemimpinan partai setelah Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum diumumkan sebagai tersangka oleh KPK (foto: VOA/Andylala).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah  penyelamatan partai dari keterpurukan, menyusul keterlibatan beberapa kader dan petinggi partai yang terlibat kasus korupsi diantaranya kasus suap proyek Hambalang yang melibatkan Ketua Umum Partai democrat anas urbaningrum

Salah satu solusi untuk menyelamatkan partai, SBY meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menghadapi dugaan kasus dugaan suap Hambalang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SBY menegaskan, "Kepada Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tetap menjaga wakil majelis tinggi sementara saya memimpin langsung gerakan penataan dan pembersihan partai ini. Saya memberikan kesempatan (Anas, red.) untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum siap untuk memberikan bantuan hukum."

SBY menambahkan, manajemen partai Demokrat, selama ini tidak berjalan dengan baik, sebagaimana layaknya manajemen organisasi yang profesional. SBY memastikan akan menegakkan manajemen dan disiplin partai dengan baik.

Beberapa langkah startegis yang diambil SBY adalah  semua pengurus partai diminta menandatangani pakta integritas, reposisi sejumlah personel Partai Demokrat, dan mewajibkan seluruh kader Demokrat untuk  menyerahkan laporan kekayaaannya kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat.

"Bagi pejabat Partai Demokrat yang tidak bersedia menandatangani Fakta integritas itu akan kita lakukan pemberhentian. Melakukan reposisi terhadap personil partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru. Termasuk kader yang menjadi anggota badan anggaran dpr. Setiap kader utama menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada komisi pengawas partai. Kita akan menganut dan mengikuti format yang berlaku yang ditetapkan KPK. Sama format dan pengisiannya. Setiap anggota partai wajib memberitahukan NPWP-nya, untuk memastikan mereka membayar pajak," demikian instruksi SBY bagi pejabat partainya.

Langkah tegas yang diambil oleh SBY ini dilakukan setelah berturut-turut kader utama partai Demokrat terjerat kasus suap dan korupsi, diantaranya yang menimpa Ketua Umum partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diduga terlibat dalam kasus suap pembangunan kompleks olah raga di Hambalang Bogor Jawa Barat.

Sebelumnya, mantan anggota dewan pembina Partai Demokrat dan pengusaha Siti Hartati Murdaya divonis dua tahun delapan bulan penjara karena kasus penyuapan. Hartati adalah anggota Partai Demokrat kesekian yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya adalah mantan bendahara umum M. Nazarudin terkait kasus suap wisma atlet yang dihukum tujuh tahun penjara di tingkat kasasi Mahkamah Agung, dan anggota DPR Angelina Sondakh yang dihukum 4,5 tahun penjara untuk korupsi anggaran pendidikan.

Selain kasus-kasus korupsi, tingkat elektabilitas Partai Demokrat selaku  partai pemenang Pemilu 2009, semakin anjlok. Survei terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia pada  Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 6 – 20 Desember 2012 menyatakan, Partai Demokrat terjun bebas ke angka delapan persen. Dari laporan survei itu disimpulkan, partai atau calon anggota DPR yang dipilih bila pemilihan legislatif digelar saat ini, berdasarkan survei SMRC Golkar meraih suara 21 persen, PDI Perjuangan 18 persen, Partai Demokrat delapan persen, Gerindra tujuh persen, PKB lima persen, Nasdem lima persen, PPP empat persen, PKS dua persen, PAN satu persen, dan Hanura satu persen.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kadernya untuk sesaat melupakan Pemilu 2014 dan fokus pada pembenahan dan penataan partai.

"Prinsip saya lupakan dulu pemilu 2014, Partai Demokrat akan memfokuskan pikiran waktu dan tenaganya untuk menata, membersihkan, dan mengkonsolidasikan partai agar bisa kembali ke prinsip ke jati diri saat partai ini saya gagas dan dirikan bersama teman-teman," papar SBY.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: Muksalmina Mta dari: Aceh
11.02.2013 03:59
prinsip di Indonesia, sering terjadi jika suatu partai sudah beranjak naik daun, maka akan ada selalu beberapa orang yang akan menghancurkannya kembali. Dengan tujuan untuk mendirikan partai baru sebagai demokratisasi hidup dalam politik praktis.

Tidak diherankan lagi jika suatu partai mengalami keterpurukan yang dahsyat. Memang inilah suatu revolusi partai-partai di Indonesia. Tapi partai tertua tetap akan bertahan sebagai partai senior, seperti partai GOLKAR.


oleh: andi bakri dari: balikpapan
09.02.2013 12:12
PAK SBY MEMANG CERDAS....!!!


oleh: Rakean Agung dari: Tangerang
09.02.2013 11:04
Kekhawatiran yang wajar dari seorang pendiri dan pembina akan partai yang dibesarkan dan membesarkannya itu.Bukan saja karena elektabilitasnya semakin anjlok.dari hasil survey itu. Namun,adanya gesekan diinternal kadernya itu sendiri.Antar Ruhut Sitompul dan Anas Urbaningrum serta kelompok pendukungnya.Lebih dari itu,nyanyian sosok HM Nazarudin di persidangan Tipikor,tidak bisa diabaikan begitu saja,apalagi dengan membawa setumpuk data,sebagai dokumen yang bisa di jadikan barang bukti bagi KPK atas dugaan keterlibatan Ketum Partai Demokrat itu dalam kasus korupsi proyek Hambalang itu. Ini,dikaitkan pula dengan poin 7,dari pernyataan SBY,dalam pidatonya di puri Cikeas,bahwa Anas Urbaningrum bisa lebih fokus kepada dugaan kasus hukum yang melibatkan dirinya di proyek Hambalang itu dengan KPK.Dan ini bukan intervensi SBY ke KPK,khususnya soal Kasus Anas Urbaningrum ini. Jadi, kini terpulang kepada KPK.KPK tidak bisa berdalih lagi dibalik soal ada atau belum adanya 2 alat bukti.Dan,KPK bukan bawahan Presiden,bukan pula KPK sebagai Lembaga Politik. Jadi,jika Andi A M,yang Menpora aktif saat itu dan LHI ,yang presidennya PKS bisa dijadikan tersangka dan ditahan pula, maka siapa selanjutnya yang akan diGunturkan,pula.Kita,tunggu saja gebrakan dari KPK,itu.


oleh: andi bakri saalang dari: Balikpapan
09.02.2013 08:14
Menang lagi Partai Demokrat di PEMILU 2014


oleh: Shal dari: Pekalongan
09.02.2013 05:24
Presiden rangkap jabatan Ketua Partai...apa tidak menyalahi aturan...lebih fokus mana ya...

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook