Minggu ini pemerintah Burma menandatangani perjanjian perdamaian dengan tentara etnis bersenjata. Pemimpin Burma mencapai kesepakatan dengan Shan State Army, milisi yang berbasis di negara bagian Shan di utara Burma, tempat produksi sebagian besar candu Burma.
Burma adalah negara penghasil candu terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan yang bertanggung jawab atas 90 persen produksi candu dunia.
Kantor PBB urusan obat-obatan dan kejahatan (UNODC) mengatakan 43 ribu hektar lahan candu dibudidayakan di Burma tahun 2011, yang mengakibatkan produksinya berlipat ganda dalam lima tahun. Burma yang juga dikenal sebagai Myanmar, adalah sumber utama, stimulan jenis amfetamin, yang kebanyakan di produksi di negara bagian Shan.
UNODC mengatakan kemiskinan yang parah dan konflik internal di wilayah etnis yang bermasalah itu memicu produksi poppy atau bunga tanaman candu yang akan diolah menjadi heroin, naik dua kali lipat.
Kelompok-kelompok etnis bersenjata di wilayah itu juga menolak seruan pemerintah untuk menjadi unit patroli perbatasan.
Sekarang, sejak Presiden Thein Sein melanjutkan reformasi ekonomi dan politik termasuk perjanjian gencatan senjata dengan milisi, PBB mengatakan presiden Burma juga akan mengatasi masalah produksi obat-obatan terlarang.
Gary Lewis, kepala perwakilan regional UNODC urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan, “Pemerintah Burma mengembangkan strategi pembangunan tiga tahun, terlibat dalam gencatan senjata dengan berbagai kelompok pemberontak dan ini akan membuka kesempatan untuk mendorong komunitas internasional yang ingin bekerjasama dengan Myanmar dan masyarakatnya sendiri untuk mencari alternatif lain selain memproduksi poppy.”
Program UNODC termasuk juga program dukungan bagi petani di negara bagian Shan Selatan untuk mempromosikan pembangunan alternatif.
Bantuan asing bagi Burma sangat terbatas karena tuduhan keterlibatan militer dalam pelanggaran HAM dan adanya akses yang terbatas bagi donor internasional. Tetapi analis mengatakan reformasi itu termasuk pembebasan tahanan politik, telah membuka jalan bagi donor.
Tetapi Lewis dari UNODC itu mengatakan bantuan internasional diperlukan untuk memusnahkan tanaman candu dan membangun program pertanian alternatif.
Perlindungan HAM khususnya hak atas tanah juga perlu diakui kata Debbie Stothard, juru bicara organisasi Alternative ASEAN Network. Program pemusnahan resmi dimasa lalu sering memicu penyitaan lahan dari masyarakat lokal.
Stothard mengatakan diperlukan demiliterisasi karena tentara telah dituduh memeras masyarakat. Dia mengatakan agar program eradikasi obat terlarang berhasil, diperlukan reformasi terhadap legislatif dan berbagai lembaga pemerintahan.
