JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan peringatan Hari Antikorupsi dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2012 di Istana Negara Jakarta Senin (10/12) memastikan perlindungan HAM dari Pemerintah terhadap masyarakat, jauh lebih baik jika dibandingkan 20 hingga 30 tahun lalu. Yang perlu diwaspadai saat ini menurut Presiden adalah pelanggaran HAM di tingkat horizontal.
"Perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia saat ini.., terus terang kita harus jujur jika dibandingkan dengan 10, 20, 30 tahun lalu, tentu banyak kemajuan. Saya sering berkomunikasi dengan para pegiat dan pejuang HAM, termasuk Komnas HAM, termasuk Komnas Perempuan dan Komnas Anak mereka mengakui pelanggaran HAM Negara kepada rakyat itu menurun. Tapi pelanggaran HAM horizontal masih terus terjadi. Saya kira semua setuju. Hal ini karena bagaimanapun ekor dari euphoria reformasi dan demokrasi masih ada. Banyak diantara warga negara kita yang salah mengartikan dan menjalankan kebebasannya," kata Presiden SBY.
Terkait evaluasi kondisi HAM di Indonesia selama ini, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menjelaskan Pelanggaran HAM yang belakangan kerap terjadi adalah terkait masalah diskriminasi. Selain itu, Pemerintah menurut Hendardi, belum juga menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu.
"Ya memang betul kalo Presiden SBY mengatakan selama periodenya tidak terjadi pelanggara HAM berat, memang situasi politiknya sudah berbeda. Bukan berarti dia sudah mencapai hasil-hasil yang positif. Saya kira soal-soal perda-perda yang diskriminatif dan perilaku di masyarakat antara tekanan yang dilakukan mayoritas terhadap minoritas, itu adalah soal-soal yang terus mewarnai pelanggaran HAM. Belum lagi kasus-kasus lain seperti kasus Munir yang terhambat atau beberapa kasus lain. Ini nampaknya akan masih mewarnai tahun depan," ungkap Hendardi.
Sementara itu, terkait Peringatan Hari Anti Korupsi, Presiden Susilo BAmbang Yudhoyono meminta kepada institusi penegak hukum untuk memberikan perhatian di empat sektor yang terkait keuangan negara, yakni penyusunan APBN dan APBD, pengadaan barang dan jasa, pengeluaran izin di daerah, dan perpajakan.
"(Dalam pengadaan barang dan jasa), cegah mark up dan pengeluaran fiktif. Lihat secara seksama tentang pengeluaran izin termasuk yang ada di daerah utamanya di kabupaten dan kota. Ini memang salah satu dampak negatif dari sentralisasi dan otonomi daerah," pesan Presiden SBY. "(Dalam penyusunan dan penggunaan APBN dan APBD), cegah dan berantas kolusi antar oknum Pemerintah dan oknum DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Amati juga mengenai) penyimpangan di wilayah perpajakkan. Petugas pajak juga bisa melakukan korupsi dan bisa juga kolusi antara petugas pajak dan wajib pajak yang tentunya merugikan negara," lanjut Presiden.
Presiden juga mengingatkan, momen peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM Internasional agar tidak menjadi seremonial dan retorika belaka, tapi dijadikan sebagai momen untuk refleksi, koreksi, dan peningkatan upaya bersama memberantas korupsi dan memajukan HAM di Indonesia. Presiden juga mengajak pimpinan LSM, pegiat antikorupsi dan HAM untuk berada dalam satu perahu dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan cita-cita yang bersama dalam penegakkan HAM dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Wakil Pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan, dirinya bersama pimpinan lain di KPK termasuk penyidik, berupaya keras untuk menjaga independensinya dalam menjaga komitmen pemberantasan korupsi.
"Orang yang jujur mudah-mudahan tidak melakukan korupsi. Keberanian sebiasa mungkin hingga kini masih menjadi modal KPK untuk menjaga independensinya dalam penanganan setiapkasus korupsi," kata Bambang.