Sabtu, 25 Oktober 2014 Waktu UTC: 20:39

Berita / Indonesia

Presiden SBY Akui Demokrasi di Indonesia Belum Berkualitas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta Selasa (15/1) mengakui kehidupan demokrasi di Indonesia belum berkualitas.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Presidential Lecture: Indonesia Democracy Outlook" di Jakarta, 15 January 2013 (Photo: VOA/ Andylala)
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Presidential Lecture: Indonesia Democracy Outlook" di Jakarta, 15 January 2013 (Photo: VOA/ Andylala)
Selama sembilan tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo bambang Yudhoyono mengakui kehidupan demokrasi di Indonesia belum berkualitas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kuliah umum di hadapan para anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta Selasa (15/1) mengakui di masa kepemimpinannya yang hampir habis, kehidupan demokrasidi Indonesia saat ini masih belum berkualitas, sehingga tidak sungguh-sungguh memberikan kebaikan bersama sebagaimana yang diinginkan rakyat.

"Jika saya ditanya apakah demokrasi kita ini sudah matang dan berkualitas, jawabannya saya adalah belum. Belum, karena masih ada penyimpangan di sana-sini. Sering, demokrasi yang berlangsung sekarang ini tidak sungguh memberikan the common good atau kebaikkan bersama yang diinginkan oleh rakyat kita," kata Presiden SBY.

Yang dimaksud Presiden SBY dengan penyimpangan kehidupan demokrasi selama sembilan tahun kekuasaannya adalah adanya gangguan/instabilitas, konflik komunal, kekerasan horizontal dan tindakan main hakim sendiri yang otomatis membuat pemerintah tidak bisa bekerja dan mengganggu iklim usaha.

"Yang digambarkan itu justru itulah ekses atau penyimpangan dari demokrasi itu sendiri yang harus kita cegah dan hentikan. Penyimpangan yang terjadi adalah hal-hal yang buruk dalam kehidupan demokrasi. Termasuk diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi tidak menyukai adanya penyalah gunaan kebebasan yang pada akhirnya mengganggu kebaikkan dari sistim demokrasi itu sendiri," lanjut Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti soal teror kekerasan yang sering muncul di Indonesia dan mengajak seluruh komponen bangsa menjaga arah demokrasi di Indonesia. 

"Semua pihak harus siap menerima perbedaan serta siap hidup secara damai dan rukun dalam perbedaan itu. Dalam demokrasi multi kultural, meskipun kita mesti menerima aspirasi dari suara terbanyak, namun tidak boleh kita mengabaikan harapan dari kaum minoritas. Mari kita instropeksi, sudahkah itu terjadi di Indonesia? Kita harus mencegah dan menghindari praktik kekerasan," kata Presiden SBY. "Penggunaan hak dan kebebasan tidak boleh menghina, melecehkan dan menistakan nilai dan simbol identitas elemen masyarakat yang lain. Indonesia menolak penggunaan kebebasan yang menistakan agama," lanjutnya.   

Terkait hal itu, Hendrik Dikson Sirait mantan aktivis mahasiswa era 1990-an kepada VOA mengaku heran dengan pernyataan Presiden terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini menurut Hendrik justru menunjukkan kelemahan dalam hal kepemimpinan dalam diri Presiden.

"Ini ironis ya, pernyataan Presiden terkait berbagai problem demokrasi yang belum berkualitas. Sebenarnya inti persoalannya adalah lemahnya kepemimpinan. Kelemahan itu ada dalam diri Presiden sendiri," kata Hendrik Dikson Sirait. "Misalnya, soal in-toleransi di Indonesia. Hal itu adalah salah satu bentuk ketidaktegasan negara, yang kemudian semakin menguatnya kelompok intoleran di Indonesia. (Yang) Lebih ironisnya lagi, aparat negara - dalam hal ini polisi - yang ada di bawah Presiden, malah menjadi penekan kelompok minoritas. Presiden harus fair nyatakan bahwa ia gagal dalam sembilan tahun kepemimpinannya," tambahnya.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: Rakean Agung dari: Tangerang
15.01.2013 22:23
Esensi masalahnya,bahwa Jabatan Menteri,Menpora itu,dari riwayatnya adalah jatah bagi para pemuda yang tergabung di KNPI, terutama bagi ketuanya,itu fakta. Sekarang,jabatan itu berdasarkan jatah2an,partai dan atau koalisi atas nama hak prerogative Presiden.Bukan pula atas pertimbangan,profesionalisme.Jadi,prinsif The rigth man on the rigth place,tidak mendapat pertimbangan,jadi politiklah lebih di utamakan.Terlepas,mampu tidaknya sesorang duduk dikursi jabatan itu,menteri sekalipun.Akibatnya,tentu kita lihat saja kenerjanya.Paling tidak dalam mengaatsi kisruh dan dualisme di PSSI,KPSI dan Persepakbolaan nasional.Dalam keterbatasan waktu dan bayang2 sangsi FIFA,Maret mendatang. 14 Tahun,reformasi telah berlalu,sementara masih jalan ditempat dan setengah hati.Suka tidak suka.Reformasi birokrasi, dilingkungan instansi negara,tidak ada perubahan signifikan, terutama,dilingkungan penegak hukumnya.Korupsi,masih marak. disana sini.Clean and Good Governance masih jauh dari harapan.Demokrasi,masih sebatas wacana,tidak selaras dengan realitas dilapangan,khususnya dalam pelayanan publik. Jelas,bangsa ini sedang mengalami kiris,Keteladanan,Kepemi mpinan dan Krisisis Kepercayaan,kepada elit politis dan parpol serta penyeleggara negara umumnya.Jadi,penguasa sekarang jangan menebar banyak PR,Polemik dan bahkan bom waktu untuk pemerintahan berikutnya,siapapun pemimpinnya kelak. Berat,memang.Sampai kapan,walahualam.

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook