JAKARTA — Selama sembilan tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo bambang Yudhoyono mengakui kehidupan demokrasi di Indonesia belum berkualitas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kuliah umum di hadapan para anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta Selasa (15/1) mengakui di masa kepemimpinannya yang hampir habis, kehidupan demokrasidi Indonesia saat ini masih belum berkualitas, sehingga tidak sungguh-sungguh memberikan kebaikan bersama sebagaimana yang diinginkan rakyat.
"Jika saya ditanya apakah demokrasi kita ini sudah matang dan berkualitas, jawabannya saya adalah belum. Belum, karena masih ada penyimpangan di sana-sini. Sering, demokrasi yang berlangsung sekarang ini tidak sungguh memberikan the common good atau kebaikkan bersama yang diinginkan oleh rakyat kita," kata Presiden SBY.
Yang dimaksud Presiden SBY dengan penyimpangan kehidupan demokrasi selama sembilan tahun kekuasaannya adalah adanya gangguan/instabilitas, konflik komunal, kekerasan horizontal dan tindakan main hakim sendiri yang otomatis membuat pemerintah tidak bisa bekerja dan mengganggu iklim usaha.
"Yang digambarkan itu justru itulah ekses atau penyimpangan dari demokrasi itu sendiri yang harus kita cegah dan hentikan. Penyimpangan yang terjadi adalah hal-hal yang buruk dalam kehidupan demokrasi. Termasuk diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi tidak menyukai adanya penyalah gunaan kebebasan yang pada akhirnya mengganggu kebaikkan dari sistim demokrasi itu sendiri," lanjut Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti soal teror kekerasan yang sering muncul di Indonesia dan mengajak seluruh komponen bangsa menjaga arah demokrasi di Indonesia.
"Semua pihak harus siap menerima perbedaan serta siap hidup secara damai dan rukun dalam perbedaan itu. Dalam demokrasi multi kultural, meskipun kita mesti menerima aspirasi dari suara terbanyak, namun tidak boleh kita mengabaikan harapan dari kaum minoritas. Mari kita instropeksi, sudahkah itu terjadi di Indonesia? Kita harus mencegah dan menghindari praktik kekerasan," kata Presiden SBY. "Penggunaan hak dan kebebasan tidak boleh menghina, melecehkan dan menistakan nilai dan simbol identitas elemen masyarakat yang lain. Indonesia menolak penggunaan kebebasan yang menistakan agama," lanjutnya.
Terkait hal itu, Hendrik Dikson Sirait mantan aktivis mahasiswa era 1990-an kepada VOA mengaku heran dengan pernyataan Presiden terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini menurut Hendrik justru menunjukkan kelemahan dalam hal kepemimpinan dalam diri Presiden.
"Ini ironis ya, pernyataan Presiden terkait berbagai problem demokrasi yang belum berkualitas. Sebenarnya inti persoalannya adalah lemahnya kepemimpinan. Kelemahan itu ada dalam diri Presiden sendiri," kata Hendrik Dikson Sirait. "Misalnya, soal in-toleransi di Indonesia. Hal itu adalah salah satu bentuk ketidaktegasan negara, yang kemudian semakin menguatnya kelompok intoleran di Indonesia. (Yang) Lebih ironisnya lagi, aparat negara - dalam hal ini polisi - yang ada di bawah Presiden, malah menjadi penekan kelompok minoritas. Presiden harus fair nyatakan bahwa ia gagal dalam sembilan tahun kepemimpinannya," tambahnya.