Presiden Jokowi memerintahkan, agar pimpinan TNI dan Polri sering turun ke lapangan agar cepat memahami kondisi lapangan.
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan khusus dalam rapat pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Jumat (29/1).
Presiden Jokowi menegaskan sinergi erat antara Polri-TNI sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme dan gangguan keamanan.
"Kemudian juga yang berkaitan dengan sinergi antara TNI dan Polri atau Polri dan TNI. Itu kunci. Seperti contoh ketika teror di Thamrin, Polri masuk cepat. TNI back up dari belakang tapi belum bergerak. Kalau diperlukan langsung dalam waktu menit detik sudah sampai di lokasi. Karena memang sudah ada di sekitar itu. Sinergi diperlukan. Sehingga dalam menyelesaikan setiap masalah bisa dikerjakan bersama-sama. Terutama yang berkaitan tadi, terorisme dan gangguan keamanan," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menekankan peran Polri-TNI dalam penanganan berbagai bencana yang disebabkan faktor alam maupun manusia.
"Ya, memang yang punya kesiapan untuk digerakan adalah Polri TNI, atau TNI Polri. Segera menuju ke lapangan, cepat. Merespon cepat baik yang berkaitan dengan tanah longsor, banjir, atau di kebakaran hutan dan lahan gambut," lanjut Presiden Jokowi.
Yang tidak kalah penting lanjut Presiden adalah penegakan hukum yang berdampak pada masalah-masalah ekonomi, seperti hal nya pungli atau pungutan liar.
"Setiap masalah kecil yang ada agar segera diselesaikan. Yang berkaitan dengan pungli karena itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang berkaitan dengan dwelling time, kita bisa makin efisien," imbuhnya.
Presiden Jokowi memerintahkan, agar pimpinan TNI dan Polri harus sering turun ke lapangan dan tidak hanya bisa memberi perintah pada bawahan. Hal ini menurut Presiden penting dilakukan untuk segera memahami penyelesaian masalah, karena kondisi lapangan sangat dinamis.
Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, sinergi Polri TNi selama ini terjalin dalam hal apapun termasuk dalam pemberantasan terorisme. Untuk itu Kapolri berharap agar fungsi pencegahan dalam pemberantasan terorisme dapat diperkuat melalui payung hukum revisi undaang-undang no 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme yang kini tengah disusun Pemerintah.
Selama ini, lanjutnya, polisi tidak bisa berbuat banyak terhadap seseorang terduga teroris yang jelas-jelas mendukung kelompok teroris.
"Contoh misalnya kalau kita tahu ada orang Indonesia yang bergabung dengan atau ikut pelatihan militer illegal di Filipina Selatan, tapik ita tahu bahwa itu kelompok teroris, kita tidak bisa melakukan sesuatu, atau memproses hukum," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. [aw/lt]
