Kamis, 26 Mei 2016 Waktu: 23:26

    Berita / AS

    Perusahaan Keamanan AS Sepakat Bayar Denda 7,5 Juta Dolar

    Perusahaan yang dulu bernama Blackwater Worldwide sepakat membayar denda untuk menyelesaikan dakwaan penyelundupan senjata dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

    Blackwater adalah perusahaan keamanan swasta terbesar yang digunakan pemerintah Amerika di Irak (foto: dok).
    Blackwater adalah perusahaan keamanan swasta terbesar yang digunakan pemerintah Amerika di Irak (foto: dok).
    Perusahaan keamanan yang dulu dikenal sebagai “Blackwater Worldwide” bersedia membayar denda 7,5 juta dollar untuk menyelesaikan beberapa dakwaan penyelundupan senjata dan berbagai tindakan kejahatan lain yang diajukan Departemen Kehakiman Amerika setelah penyelidikan federal selama lima tahun.
     
    Menurut beberapa dokumen yang diungkapkan hari Selasa, perusahaan yang sekarang bernama “Academi LLC” itu didakwa melakukan 17 pelanggaran – termasuk penyediaan telfon satelit dan jasa pertahanan untuk Sudan, serta mengekspor amunisi ke Iran dan Afghanistan tanpa ijin pemerintah Amerika.
     
    Sudan telah dikenakan sanksi oleh Amerika sejak tahun 1997 karena mendukung terorisme dan melakukan pelanggaran HAM.
     
    “Blackwater” yang mengubah nama menjadi “Xe Services LLC” pada tahun 2010 mencapai persetujuan dengan Departemen Luar Negeri Amerika untuk membayar denda 42 juta dollar karena dakwaan serupa.
     
    “Blackwater” adalah perusahaan keamanan swasta terbesar yang digunakan pemerintah Amerika di Irak, tetapi ditarik mundur dari Irak bulan Mei 2009 setelah Departemen Luar Negeri Amerika tidak memperpanjang kontraknya.

    Lihat Juga

    Gunung Sinabung Meletus Lagi

    Gunung Sinabung di Sumatra Utara meletus kembali hari Kamis (26/5), dengan menyemburkan abu vulkanik ke angkasa. Selengkapnya

    Deplu AS: Penggunaan Email Pribadi Clinton Langgar Peraturan

    Isu besar yang telah mencemari kampanye kepresidenan Hillary Clinton kembali mencuat setelah sebuah laporan baru pemerintah mengatakan mantan Menlu AS itu melanggar peraturan departemen dengan menggunakan server email pribadinya untuk urusan resmi. Selengkapnya

    DPR AS Loloskan RUU untuk Atasi Diskriminasi LGBT

    Perubahan tersebut menimbulkan protes dari para legislator Demokrat, yang menuduh fraksi Republik mendukung diskriminasi terhadap kalangan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Selengkapnya

    Forum ini telah ditutup.
    Komentar-komentar
         
    Tidak ada komentar di forum ini. Jadi yang pertama dan pasang komentar Anda

    Ikuti Kami