Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat adalah dua kandidat kuat ketua umum Partai Golkar, menggantikan Aburizal Bakrie.
Agung ingin Golkar mendukung Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo, sementara Hidayat berencana mempertahankan posisi Golkar bersama Koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan: "Apa yang menarik dalam pemilihan berikutnya adalah bahwa ini pertarungan antara kandidat-kandidat yang memperlihatkan misi Golkar dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi pertarungannya adalah antara dua pilihan ini dan saat ini, partai terbelah dalam isu tersebut."
Beberapa kelompok petinggi Golkar telah mulai mendesak untuk mempercepat kongres nasional yang awalnya dijadwalkan untuk April 2015, menjadi Oktober tahun ini dengan harapan menggulingkan ketua umum saat ini.
Mereka berharap dapat menggantikan Aburizal sebelum pelantikan presiden pada Oktober sehingga partai dapat bergabung dengan pemerintahan baru. Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla juga merupakan faktor penarik para anggota Golkar untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi.
Poempida Hidayatulloh, anggota DPR dari Golkar, mengatakan: "Sebagian besar kader Golkar di daerah sebetulnya ingin Golkar mendukung pemerintahan yang menang, yakni Jokowi dan Kalla. Karena suka atau tidak suka, Jusuf Kalla merupakan salah satu kader terbaik partai. Lebih berguna mendukung kader Golkar daripada mendukung kader partai lain."
Tobias Basuki, analis politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan: "Para politisi Golkar, seperti yang kita lihat, telah menunjukkan indikasi kuat bahwa mereka ingin bergabung dengan pihak Jokowi dan menjadi bagian pemerintahan."
Partai Golkar selalu menjadi bagian pemerintahan yang berkuasa sejak didirikan. Saat ini, partai memegang 16 persen dari 560 kursi dan merupakan partai terbesar kedua di Parlemen. Jika Golkar memutuskan untuk menjadi oposisi untuk pertama kalinya dalam sejarah, para anggota parlemen serta yang lainnya dari koalisi Prabowo dapat mempersulit pekerjaan Jokowi dalam melakukan reformasi-reformasi kebijakan. Jika mereka bergabung dengan Jokowi, maka akan tercipta pemerintahan yang lebih kuat. (AFP)
