Sabtu, 01 Nopember 2014 Waktu UTC: 00:27

Berita / Indonesia

Pemerintah DKI Lelang Jabatan Camat dan Lurah

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai membuka proses lelang jabatan camat dan lurah yang terbuka untuk pegawai negeri sipil.

Gubernur Joko Widodo mengatakan lelang jabatan camat dan lurah bertujuan mencari kandidat yang kompeten (AP/Achmad Ibrahim).
Gubernur Joko Widodo mengatakan lelang jabatan camat dan lurah bertujuan mencari kandidat yang kompeten (AP/Achmad Ibrahim).
Iris Gera
Gubernur Jakarta, Joko Widodo mengatakan pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai membuka proses lelang jabatan camat dan lurah yang bertujuan untuk mendapatkan pejabat pemerintah yang berkompetensi.

Joko mengatakan proses lelang jabatan tersebut memberi kesempatan pegawai  negeri sipil untuk menyerahkan lamaran, setelah itu dilakukan uji kelayakan  dan kepatutan secara terbuka dan diakhiri dengan penentuan camat dan lurah terpilih.

Dalam proses lelang jabatan, tambah Joko, pemerintah Jakarta membentuk panitia seleksi diantaranya melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), fakultas psikologi Universitas Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Joko menegaskan selain bersih dari  berbagai kasus termasuk kasus korupsi, camat dan lurah terpilih harus siap membantu masyarakat.

“Kita ingin seleksi dan promosi terbuka ini untuk mendapatkan pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi, menguasai masalah di wilayahnya, kemudian mau melayani masyarakat,” ujarnya kepada wartawan Sabtu (6/4).

Seorang pegawai negeri sipil, Sahrudin, menilai lelang jabatan camat dan lurah merupakan mekanisme baru yang positif, karena selain melalui proses demokrasi, juga membuat PNS lebih bersemangat untuk bersaing secara sehat.

“Sangat bagus, itu memotivasi seluruh PNS, itu hal yang terbaik untuk Pemda DKI,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan seorang warga yang bertempat tinggal di sebuah rumah susun di Jakarta Pusat, Benny.

“Daripada harus dipilih mendingan dia nyalonin agar nanti bisa dipertanggungjawabkan juga,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Widjayanto berpendapat, proses lelang jabatan sebaiknya dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, selain tetap menghargai para camat dan lurah yang masih menjabat saat ini untuk tidak diberhentikan dan diberi kesempatan hingga jabatannya berakhir, proses bertahap akan memberikan pembelajaran.

“Pak Joko dan Pak Ahok kan punya lima tahun kalau dia ingin memperbaiki Jakarta. Reformasi birokrasi melalui  cara ini jangan dilakukan seketika. Barangkali setahun itu ada dua kali penggantian camat dan lurah, jadi tidak semua camat dan lurah diganti seketika,” ujarnya.

Rencananya seluruh proses lelang jabatan camat dan lurah akan dimulai Senin (8/4), dan tercatat 44 posisi camat dan 267 kursi untuk lurah akan diperebutkan.

Berdasarkan data pemerintah DKI Jakarta, jumlah PNS yang layak ikut dalam proses lelang jabatan untuk camat sekitar 2.700 orang dan untuk lurah sekitar 3.300 orang. Usia para calon pelamar camat dan lurah  ditetapkan maksimal 52 tahun.

Sejak wacana lelang jabatan disampaikan Joko Desember tahun lalu, banyak pihak memberikan respon positif karena hal ini dinilai dapat memperbaiki birokrasi. Berbagai kalangan berharap kedepannya nanti proses lelang jabatan diberlakukan tidak hanya untuk kalangan PNS namun juga swasta dari berbagai profesi.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: andi satria dari: jakarta
27.04.2013 03:56
seharusnya jalur prosedur/Birokrasinya untuk mengikuti pendaftarnya dilampirkan juga dooong...! guna memudahkan pihak2 terkait yg lebih kompeten untuk mengikuti proses lelangan tsb, Jangan hanya pihak2 internalnya saja yang tau.! Nepotismenya gak nutup kemungkinan tooooh. JANGANKAN untuk ikut pelelangan...' Masuk PNS nya aja saya kesulitan. karena kurangnya sosialisasi prosedur pendaftaran/ Main Duit pula lagi. ,,,Capek decchhh'


oleh: Haries Sutanto dari: makassar
12.04.2013 01:12
Jadi selama berpuluh tahun ini, BKD DKI Jaya "sama sekali" tidak memuaskan kinerjanya dan pendekatan selama ini.
Jadi lulusan kuliah yang selama ini ada dan digaji gede2an di DKI Jaya itu "ndak bisa kerja" begitukah.
Apakah ini hanya terjadi di Pemda DKI Jaya, dan yang sadar hanya Jokowi dan Ahok???
Maka jayalah Indonesiaku.


oleh: yayan sopyan dari: ciamis
08.04.2013 05:27
berapa buat lelang camat dan lurah ya....., hem apa gak ada yang kkn heheh....

 

 

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook