Kamis, 21 Agustus 2014 Waktu UTC: 23:56

Berita / Indonesia

Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Putusan MK Soal RSBI

Pemerintah didesak segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional.

Dua siswa sekolah dasar di Jakarta dalam protes menentang kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). (Foto: Dok)
Dua siswa sekolah dasar di Jakarta dalam protes menentang kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). (Foto: Dok)
Para orangtua murid dan aktivis pendidikan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembubaran program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Andi Muttaqien, kuasa hukum para penggugat aturan mengenai RSBI dan SBI yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan, mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera merevisi peraturan turunan terkait RSBI, serta menata ulang sekolah-sekolah RSBI.

Selain itu tambahnya, Kementerian juga harus membuat suatu mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada lagi sekolah yang menarik pungutan yang tidak jelas peruntukannya.

“Ini kan sudah dibatalkan pasalnya, jadi Kemendikbud harus mengembalikan status RSBI menjadi sekolah regular. Sebanyak 1.300 sekolah RSBI di seluruh Indonesia ini harus kembali ke regular,” ujar Andi kepada VOA, Rabu (9/1).

“Peraturan pemerintah yang mengatur tentang RSBI dengan sendirinya batal. Jadi kewenangan sekolah-sokolah RSBI yang memungut biaya-biaya lain kepada orang tua murid itu harus di hentikan. Pemerintah juga harus meluaskan anggaran yang semula hanya untuk RSBI ini, kepada sekolah-sekolah regular,” tambahnya.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan RSBI dan SBI, artinya keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan itu Selasa (8/1) menegaskan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pertimbangan hukum keputusan MK itu disebutkan, kenyataan di lapangan menunjukkan para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Pada akhirnya, hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini disambut gembira seorang ibu bernama Milang Tauhida, yang mempunyai dua anak yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 RSBI Jakarta.

“Saya mengucap syukur kepada Allah karena MK sangat peka terhadap aspirasi sebagian besar masyarakat. Karena pada kenyataannya yang lebih kelihatan adalah kerugian dari para orang tua murid dalam sistim RSBI. Walaupun sebenarnya mungkin maksudnya baik. Untuk ke depannya, pemerintah harus lebih mikir kalau membuat suatu kebijakan. Jadi tidak membuat kebingungan di masyarakat,” ujarnya.

Milang mengaku sering dimintai dana-dana yang tidak jelas peruntukannya dari sekolah. Akibat sering mempertanyakan pungutan-pungutan dana dari sekolah itu, rapor anak Milang ini pernah ditahan oleh pihak sekolah, menurutnya.

“Yang di sekolah anak saya itu, ada program-program yang tidak jelas manfaatnya, seperti kunjungan ke luar negeri, dengan dana yang dibebankan ke orangtua murid,” ujar Milang.

“Rapor anak saya pernah ditahan gara-gara kita para orangtua murid menanyakan pertanggungjawaban keuangan dari sekolah. Sebenarnya kita tidak menolak memberikan dana atau sumbangan ke pihak sekolah, tapi tidak salah kan kalo kami mempertanyakan itu?”

Terkait keputusan MK menyangkut RSBI/SBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi pasca-dibatalkannya RSBI.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: Bambang EP dari: Kebumen Jateng
15.01.2013 20:52
Kabar yang menggembirakan bila pada akhirnya RSBI akan dihapuskan atau setidaknya ada upgrade dari program kebijakan tersebut, mengingat dengan ditetapkannya suatu sekolah tertentu termasuk dalam kategori RSBI namun realitas yang sesungguhnya tidaklah serta merta menjamin adanya peningkatan kualitas mutu pendidikan.
Ada ironi yang terjadi, disatu sisi mungkin positif bagi peningkatan kualitas mutu pendidikan nasional, namun disisi yang lain status RSBI itu sendiri membuka satu celah untuk melegalkan adanya praktik-praktik terjadinya berbagai pungutan yang tidak wajar yang seharusnya tidak terjadi.
Sebagai orang tua murid, saya sendiri merasa heran, Pada saat proses pendaftaran siswa baru, kita sudah disodorkan formulir sumbangan sekolah dengan segala bentuk bahasa atau apapun namanya, meskipun ada persetujuan dari komite sekolah, yang juga membuat rasa heran saya bertambah, karena menurut saya kepengurusan dari komite sekolah itu sendiri tdak sungguh-sungguh mengimplementasikan sebagai perwakilan orangtua/wali murid.
Tidak habis pikir bagi saya, sebuah institusi pendidikan negeri hanya karena status RSBI menyertakan formulir sumbangan sekolah disaat penerimaan siswa baru. Lantas untuk apa diadakan tes penerimaan siswa baru dan apa pula bedanya dengan sekolah non negeri atau swasta?
Satu dua pertanyaan yang tidak saya temukan jawabannya!
Dan di akhir semester pertama ketika saya membuka situs Dinas Pendidikan Jawa Tengah, saya sempat terkejut karena saya mengetahui bahwa institusi dimana anak saya belajar dengan status sekolahnya RSBI, ternyata sudah mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih 500 juta rupiah. Jadi, timbul pertanyaan buat saya dan mungkin orangtua murid yang lain, kalau mengetahuinya juga, sumbangan sekolah yang berasal dari siswa baru yang jumlahnya ratusan anak itu peruntukannya untuk apa?


oleh: Rakean Agung dari: Tangerang
11.01.2013 21:51
Walau,Keputusan MK telah dijatuhkan untuk RSBI/SBI ini,perlu Pengawasan dan Pengawalan yang serius dan ketat dari semua pihak,termasuk ketaatan atas putusan hukum itu,Kemendiknas sendiri.Jangan sampai,berganti nama,papan nama saja. Sementara,pungutan,subsidi,administrasi keuangan dan sumbangan berjalan terus.Serta,orang tua tiada daya untuk menolaknya,karena takut anaknya ditekan,termasuk Komite Sekolah,yang lebih bersikap sebagai Komitenya Sekolah,ini realitanya dilapangan. Jadi,Paska Keputusan MK,yang patut disyukuri itu selain Pengawasan dan Pengawalan yang ketat dibutuhkan juga Audit Administrasi Keuangan,totalityas termasuk dan yang digelon torkan oleh Kemendiknas untuk RSBI/SBI dalam bentuk subsidi atau hibah,atau apapun namanya.Paling tidak Soal Sumbangan, sebaiknya itu dipertegas atau dihapuskan saja,sumbangan tidak wajaib tapi harus lunas,pula.Jadi,perlu diAudit,secara transparan dan independen.Disinilah,momoknya,segala momoknya permasalah itu,soal pulus dan Korup..!.Money Oriented,busness Oriented dan Diskriminatif serta Kastanisasi,berbalut Subsidi silang.BPK,ICW,KPK dan penggiat pendidikan anti diskriminatif serta semua elemen bangsa utk turut memantaunya.Termasuk pihak berwenang dalam mengwal Keputusan MK,itu. Selamat untuk MK,Selamat untuk Pendidikan Indonesia dan Selamat untuk para,pendidik,para org tua,para pelajar.Semoga dapat pendidikan bermutu dan sukses selalu untuk kalian semua. Salam.

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook