Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi operasional pembangkit listrik baru. Kebijakan ini merupakan gerakan besar konversi energi untuk menghindari ketergantungan terhadap BBM.
Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik usai peresmian listrik pedesaan di Kabupaten Bangli Bali pada Sabtu siang. Jero Wacik mengungkapkan sudah saatnya Indonesia menyatakan selamat tinggal pada penggunaan BBM dan beralih pada energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi. Kebijakan pelarangan penggunaan BBM bagi pembangkit listrik baru juga bertujuan untuk menekan biaya subsidi listrik yang tahun ini mencapai Rp. 93 triliyun. Apalagi kedepan kebutuhan akan listrik terus meningkat sehingga tidak mungkin untuk terus bergantung pada listrik berbahan bakar minyak
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik melarang pembangkit listrik baru memakai BBM.x
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik melarang pembangkit listrik baru memakai BBM.
Jero Wacik mengatakan, “Tidak boleh lagi ada pembangkit listrik yang menggunakan BBM yang baru, semua harus non BBM, listrik yang menggunakan BBM itu harganya 40 sen dolar per KWH, listrik yang menggunakan gas , atau batubara, atau panas bumi hanya 6 sen, 7 sen, 8 sen dolar per KWH, bayangkan seperlima harganya.”
Jero Wacik menyebutkan akibat keterbatasan subsidi listrik kini terdapat sekitar 2,5 juta pelanggan PLN yang belum mendapatkan sambungan listrik terutama untuk daerah pedesaan.
Sedangkan Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyebutkan selama ini PLN membutuhkan BBM untuk operasional pembangkit listrik mencapai 7 juta kiloliter pertahun. Ditargetkan pada 2015 penggunaan BBM untuk operasional pembangkit listrik hanya sekitar 2 sampai 3 persen
“BBM itu nanti kira-kira tinggal 2 sampai 3 persen, hanya untuk daerah yang betul-betul tidak ada alternatif lain, di pulau-pulau yang terpencil yang tidak bisa alternative lain, terpaksa sekali tidak ada alternative lain baru menggunakan BBM,” papar Nur Pamudji.
Sementara, Sekretaris Daerah Pemerintah provinsi Bali Made Jendra menyatakan akibat keterbatasan energi listrik menyebabkan rasio elektrifikasi di Bali baru mencapai 79 persen. Guna memenuhi kebutuhan listrik di Bali pemerintah provinsi Bali kini sedang mencoba mengembangkan program listrik tenaga surya
“Dalam upaya meningkatkan rasio elektrivikasi pemerintah provinsi Bali meskipun dalam jumlah terbatas telah membantu pengadaan solar home system (SHS) bagi masyarakat di daerah terpencil,” ujar Made Jendra.
Pada tahun-tahun mendatang, pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia akan lebih diprioritaskan pada penggunaan sumber-sumber energi terbarukan.