Sabtu, 30 Agustus 2014 Waktu UTC: 14:13

Berita / Indonesia

Mahkamah Konstitusi: BPMigas Tidak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa BPMigas tidak konstitusional sehingga praktis membubarkan badan pelaksana sektor migas tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan semua kontrak kerja migas tetap berlaku sampai masanya berakhir. (Foto: Dok)
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyatakan semua kontrak kerja migas tetap berlaku sampai masanya berakhir. (Foto: Dok)
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada Selasa (13/12) untuk membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) dan mengalihkan wewenangnya pada kementerian yang sesuai.

“MK memutuskan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan eksistensi BP Migas dicabut dan dengan sementara mengalihkan kewenangannya pada kementerian-kementerian yang relevan,” ujar juru bicara BPMigas Gde Pradnyana, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.

Pasal-pasal yang dimaksud adalah yang tercantum di Undang-Undang No. 22/2011 mengenai minyak dan gas bumi. Permohonan uji materil kepada MK diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Laznah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia dan Persatuan Ummat Islam.

Keputusan yang tidak disangka-sangka ini dikhawatirkan dapat mengarah pada konflik mengenai kontrak-kontrak dalam industri terkait. BPMigas telah mengelola kontrak-kontrak gas dan minyak dengan banyak perusahaan, termasuk pemain energi besar seperti Chevron, Total, Exxon Mobil dan CNOOC Ltd.

Para sumber di industri mengatakan transisi yang tidak mulus dalam pengalihan kewenangan dapat melukai sentimen investor, apalagi ditambah dengan perubahan-perubahan kebijakan sumber daya tahun ini.

“Ini merupakan kerugian bagi pemilik ijin.. perkembangan menjadi tidak jelas,” ujar salah satu eksekutif pada sebuah perusahaan energi asing.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan serangkaian peraturan pertambangan baru tahun ini yang telah menyebabkan hambatan pada industri. Sementara itu, Indonesia telah menghadapi kesulitan untuk menarik investasi energi dalam beberapa tahun terakhir dan produksi minyak mentahnya menurun.

“Jika BPMigas dibubarkan, hal itu berarti BPMigas tidak memiliki legalitas. Kontrak-kontrak yang ditandatangani BPMigas dapat dinyatakan batal atau tidak berlaku,” ujar seorang pengacara yang bekerja di sektor energi.

Namun MK memastikan, seperti yang ditulis kontan.co.id, bahwa segala hak dan kewenangan BP Migas dilimpahkan kepada pemegang kuasa pertambangan pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Dengan demikian segala KKS (kontrak kerja) yang telah ditandatangani antara BPMigas dan Badan usaha atau bentuk usaha tetap harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan kesepakatan," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam putusannya, Selasa (13/11). (Reuters)
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: didi dari: luar negeri
19.11.2012 02:46
Iya saya setuju bp migas dibubarkan saja.
Kita hrs mengacu pada undang-undang yg benar dan yg berlaku.
Kita bentuk badan yg baru, yg tdk berbau IMF dan .. eh ... maaf .. tidak bernuansa neo kolonialisme .


oleh: Ali
14.11.2012 03:20
Gawat negara ini mau diatur oleh segelintir orang yg tidak tahu ttg pertambangan atau hanya sepotong2 tau, tapi suarannya seperti ember kosong dipukul, arah2nya ke usaha2 tambang lainnya.

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook