Kamis, 24 April 2014 Waktu UTC: 07:07

LSM Imbau Pemerintah Atasi Kemiskinan dengan Program Tepat Sasaran

Angka kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2011 dinilai beberapa kalangan masih tinggi walaupun pemerintah mengklaim sudah berhasil menekan angka kemiskinan. Menurut aktivis Dian Irawati masih diperlukan program tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan di tanah air.

Pemulung, salah satu potret kemiskinan di Jakarta. LSM mengimbau agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat kurang mampu
Pemulung, salah satu potret kemiskinan di Jakarta. LSM mengimbau agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat kurang mampu

Multimedia

Audio
UKURAN HURUF - +
Iris Gera

“Naik semua, sayur-sayur naik, bahan pokok naik semua, minta biar ringanan dikit gitu lho, bingung jadinya kalau yang mau makan ini-makan ini mahal semua, pendapatannya seberapa, nggak seimbang sama pendapatannya”

Itulah ungkapan ibu Samiyem kepada VoA di Jakarta, Kamis. Setiap pukul lima pagi ia sudah berjualan aneka kue di pasar tradisional, di Jakarta Selatan. Ia berharap tahun 2012 nasibnya akan lebih baik dibanding saat ini dengan berbagai program dan bantuan pemerintah yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.

Menurut Dian Tri Irawati dari LSM Rujak Center for Urban Studies, pemeritah memang sudah berupaya merealisasikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri.

Ia mengingatkan jika pemerintah benar-benar berniat ingin terus menekan angka kemiskinan maka pemerintah jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat kurang mampu dalam menjalankan kehidupan seperti izin berdagang dan izin tempat tinggal.

“Sebetulnya tanpa injeksi modal dari pemerintah pun mereka akan survive secara ekonomi, konsumsi juga ya ditingkatan lokal sehingga perputaran uang tetap terjaga, tapi itu tidak serta merta dimunculkan oleh program pemerintah, kalau saya tetap melihat apa yang sudah dilakukan memang baik tapi mungkin bagaimana menjaga agar kebijakan yang sudah baik, untuk mencoba memberdayakan rakyat miskin bisa mandiri dan akhirnya bisa lepas dari level kemiskinan,” ujar Dian Irawati.

Dian Tri Irawati berpendapat, jika pemerintah serius menjalankan program yang sudah dicanangkan yaitu pro job, pro poor dan pro environment, pemerintah juga harus serius menjalankan upaya pemberantasan korupsi.

“Kita tidak akan pernah selesai dalam urusan pengentasan kemiskinan, mau maju dalam pembangunan kalau isu korupsi belum selesai, minimal diminimalisir semuanya drastis menurun di 2012 baru saya bisa percaya bahwa tiga skema ini bisa berjalan,  korupsi itu kan di segala lini, di semua program mungkin, itu masih akar masalah dan ‘PR’ (pekerjaan rumah) besar,” kata Dian.

Sementara, menurut staf khusus bidang ekonomi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Lucky Korah, kementeriannya juga sangat aktif berupaya menekan kemiskinan di berbagai daerah. Ditambahkannya tahun depan kementeriannya akan fokus dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.

Ia menjelaskan, “Perlu pergerakan ekonomi yang mendorong ekonomi merakyat, dari 22 kegiatan MP3EI sebagian besar ada di kawasan timur Indonesia termasuk di Papua dan Maluku, pertambangan, energi, perikanan, pertanian, pangan termasuk dari bagian itu, kita harapkan dengan memacu daerah tertinggal, memanfaatkan kebijakan MP3EI maka pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran di kasawan tertinggal bisa otomatis turun.”

Menurut catatan pemerintah, dari jumlah orang miskin sebelumnya yaitu sekitar 17,7 juta orang pemerintah menargetkan turun menjadi 16 juta orang hingga akhir tahun 2011. Pemerintah telah menargetkan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan tahun depan menjadi sekitar 14,4 juta orang miskin di Indonesia.

Forum ini telah ditutup.
Komentar-komentar
     
Tidak ada komentar di forum ini. Jadi yang pertama dan pasang komentar Anda