Senin, 30 Mei 2016 Waktu: 19:31

    Berita / Dunia

    Kelompok Pemantau Anti Korupsi Keluarkan Indeks Korupsi Global 2012

    Transparency International, Rabu (5/12), merilis laporan Indeks Persepsi Korupsi 2012, yang menetapkan peringkat korupsi negara-negara dalam skala dari satu sampai 100.

    Transparency International 2012 Index in Indonesian
    Transparency International 2012 Index in Indonesian
    Sebuah  kelompok pemantau anti korupsi  global menyerukan perhatian terhadap apa yang mereka sebut penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan perjanjian terselubung tingkat tinggi di negara-negara di berbagai penjuru dunia.

    Transparency International, Rabu, merilis laporan Indeks Persepsi Korupsi 2012, yang menetapkan peringkat korupsi negara-negara dalam skala dari satu sampai 100.

    Studi itu menempatkan Denmark, Finlandia dan Selandia Baru sebagai negara-negara paling tidak korupsi dengan skor 90. Swedia berada dekat di belakang ketiga negara itu dengan skor 88. Negara-negara yang paling korupsi dalam daftar itu adalah Somalia, Korea Utara dan Afghanistan dengan skor masing-masing 8,  sementara Sudan 13 dan Burma 15. Amerika memperoleh skor 73, Tiongkok 39 dan Iran 28.

    Robin Hodess, direktur riset dan pengetahuan Transparency International mengatakan indeks tersebut menunjukkan kepada para pemimpin negara mengenai bagaimana pakar dan pengusaha memandang korupsi di sebuah negara dan membantu memastikan bahwa mereka yang akan dimintai pertanggungjawabannya.

    Studi itu menggabungkan  informasi dari 13 sumber, termasuk Bank Pembangunan Afrika, Bank Dunia, dan Forum Ekonomi Dunia.

    Lihat Juga

    India Melaju dengan Ambisi Luar Angkasa

    Meskipun tergolong pendatang baru dalam persaingan ke luar angkasa, program antariksa New Delhi telah melakukan terobosan teknologi signifikan dan memiliki reputasi baik terkait efektivitas biaya. Selengkapnya

    Gangguan Komputer di Bandara JFK Akibatkan Antrean Masif

    Gangguan pada server layanan internet membuat registrasi penumpang harus dilakukan manual, sehingga lebih dari 1.000 penumpang antre untuk 'check in.' Selengkapnya

    Dukungan Pemerintah Malaysia Atas Hukum Syariah Picu Kemarahan

    Para kritik yakin Najib Razak menggunakan hukum syariah atau hudud untuk mendapatkan dukungan pemilih Muslim Melayu dan menangkis serangan atas kepemimpinannya. Selengkapnya

    Forum ini telah ditutup.
    Komentar-komentar
         
    Tidak ada komentar di forum ini. Jadi yang pertama dan pasang komentar Anda

    Ikuti Kami