Selasa, 21 Oktober 2014 Waktu UTC: 05:19

Berita / Indonesia

DPR Sahkan UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme

DPR mengesahkan undang-undang yang memberikan hukuman berat bagi penyandang dana atau penggerak pendanaan aksi terorisme.

Anggota pasukan anti-teror Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam sebuah penggerebekan di Solo, September 2012. (Foto: Dok)
Anggota pasukan anti-teror Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam sebuah penggerebekan di Solo, September 2012. (Foto: Dok)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa (12/2) mengesahkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mengandung ancaman terberat hukuman mati bagi otak yang menggerakkan pendanaan aksi terorisme.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang ini berisi ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar bagi mereka yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Sementara itu, pasal 4 mengandung ancaman 20 tahun sampai hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati serta denda Rp 1 miliar bagi mereka yang dengan sengaja merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk mengumpulkan atau memberikan dana secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dengan disahkannya regulasi ini, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta kepada pemerintah, khususnya aparat keamanan, agar lebih cepat mencegah munculnya aksi-aksi terorisme.

“Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, saya titip kepada pak Presiden, tidak boleh lagi kita kecolongan dengan alasan apapun,” ujar Priyo, dengan menambahkan bahwa DPR tidak merevisi satu pun substansi RUU yang diusulkan pemerintah tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, yang hadir dalam rapat paripurna DPR, mengatakan undang-undang ini menyempurnakan aturan mengenai kriminalisasi pendanaan terorisme yang dikandung dalam Undang-Undang No. 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

“[Undang-Undang yang baru ini] memperkuat peran beberapa instansi antara lain PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam  menelusuri pendanaan tindak pidana terorisme,” ujar Amir.

Aturan itu, menurut Amir, juga memperkuat penetapan daftar terorisme oleh negara, perluasan substansi hukum acara pidana khususnya penuntutan dan penyidikan, serta penguatan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorsme.

Dari data PPATK per 31 Desember 2010, PPATK telah menerima sebanyak 128 laporan transaksi keuangan yang diduga terkait tindak pidana terorisme.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: Rakean Agung dari: Tangerang
13.02.2013 03:09
Alangkah,Indah dan Sinkronnya,Jika UU Pendanaan Terorisme ini yang begitu ketat,tegas dan keras akan sanksinya bahkan sampai adanya hukuman mati.Seiring,sejalan dan setegas,sekeras sanksi dan hukujmannya kepada pelaku Korupsi dan juga,para Gembong,Pembuat,Penyalur,Penjual,Penggunapun.yang telah membuat resah dan heboh,para aparat,pejabat bahkan samapi ke MA dan memepengaruhi turunnya Grasi Presiden itu.Jadi,dalam hal ini mana itu para penggiat HAM yang tidak setuju dengan hukuman mati,tidak terdengar suaranya sedikitpun.Tidak heran,karena nuansanya terkesan adanya desakan dari luar,mengingat Densus 88pun dibentuk dilatih dan didanai dari dana sing jua.Serta, DPR begitu sigap dan lancarnya menggolkan dari RUU jadi UU pendanaan terorisme itu. Sementara,akar permaslahannya tidak dicarikan solusinya,seperti masalah sosial ekonomi dan ketidak adilan yang terjadi seepanjang waktu itu,ketimpangan ekonomi.Itu,diantaranya.Sebab,Sila sila dari Pnca Sila dan amanah Kontitusi,jauh dari dilaksanakan,benahi sektor ini,selain perlunya introfeksi dan evaluasi totalitas dari para penyelenggara negara ini.Bila tidak,dan terkesan terjadi pembiaran,maka korban akan jatuh terus atas nama terorisme,dinegeri tercinta ini.

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook