Inspektur jenderal Departemen Luar Negeri Amerika diduga akan mengeluarkan sebuah laporan hari Kamis (26/5) ini yang mengatakan praktek tersebut mengancam keamanan. Namun, para penyelidik mengatakan "kelemahan sistemik" seperti itu sudah ada sebelum masa jabatan Clinton dan para pendahulunya melakukan hal yang sama.
Laporan baru mengatakan bahwa sebelum Clinton meninggalkan posisinya sebagai menteri luar negeri, dia seharusnya menyerahkan semua e-mail yang berhubungan dengan urusan pemerintah. Namun juru bicara departemen itu mengatakan Clinton bukan satu-satunya menteri luar negeri yang melanggar kebijakan ini.
Mark Toner, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, "Kita seharusnya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mengamankan e-mail dan arsip para menteri luar negeri dan staf senior mereka, terus terang, dalam beberapa pemerintahan sebelumnya. Jadi, sejak jauh sebelum Menteri Clinton. Kami menyadari itu."
Ketika pertama kali dihadapkan dengan masalah email tersebut, Clinton mengatakan dia tidak melakukan apa pun yang ilegal. Tapi dia kemudian mengakui bahwa kalau dia mengetahui apa yang dia ketahui sekarang, maka tindakannya akan berbeda.
"Meskipun hal itu diperbolehkan, saya seharusnya menggunakan dua akun: satu untuk pribadi, satu untuk email yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu adalah kesalahan. Saya minta maaf untuk itu. Saya bertanggung jawab," kata Clinton.
Setelah Clinton mengirimkan lebih dari 50.000 lembar email resmi, serta server pribadinya ke Departemen Luar Negeri, masalah ini terpendam sementara, tetapi muncul kembali setiap kali ada laporan baru seperti minggu ini. Saingannya dari Partai Republik dalam pemilihan presiden sekarang menggunakannya untuk menyerang Clinton.
Kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengatakan, "Hillary yang tidak jujur, Hillary paling tidak jujur. Dia mendapat berita buruk hari ini, seperti yang Anda tahu dari ... beberapa laporan yang tidak begitu baik, laporan Inspektur Jenderal."
Ketua Faksi Demokrat di DPR Nancy Pelosi membela Clinton dengan mengatakan dia melakukan apa yang telah dilakukan menteri luar negeri lain sebelum dirinya.
"Laporan itu sendiri merujuk pada ‘kelemahan sistemik lama yang sudah ada jauh sebelum masa jabatan menteri luar negeri Clinton," ujar Pelosi.
Laporan mengenai undang-undang, kebijakan, dan praktek kearsipan di Departemen Luar Negeri dari tahun 1997 sampai sekarang ini, menemukan pola yang membingungkan tentang prosedur email Departemen Luar Negeri di kalangan menteri luar negeri sebelumnya.
Audit internal mendapati Menteri Luar Negeri Colin Powell "memasang laptop pada saluran pribadi," dan bahwa dia menggunakan komputer laptop itu untuk mengirim email melalui akun email pribadinya kepada "para asisten utamanya, para duta besar dan para menteri luar negeri negara-negara sahabat."
Laporan tersebut juga menemukan Departemen Luar Negeri menggunakan teknologi usang, dan "lambat untuk mengenali dan mengelola secara efektif persyaratan hukum dan ancaman keamanan dunia maya terkait komunikasi data elektronik, terutama karena risiko-risiko itu terkait dengan kepemimpinan yang paling senior."
Juru bicara Departemen Luar Negeri Mark Toner mengatakan, "Kami sudah mulai melaksanakan sejumlah perbaikan pada sistem manajemen email dan arsip kami, banyak yang sudah dilakukan sebelum pemeriksaan inspektur jenderal itu dimulai."
Namun laporan tersebut menyorot penggunaan email oleh Clinton untuk urusan pemerintah sebagai bidang perhatian khusus.
"Menjelang masa jabatan Menteri Clinton, pedoman departemen itu jauh lebih rinci dan lebih canggih," menurut laporan tersebut. "Praktek keamanan dunia maya Menteri Clinton dengan demikian harus dievaluasi berdasarkan arahan yang lebih komprehensif ini."
Clinton juga menjadi fokus penyelidikan FBI yang terpisah mengenai apakah penggunaan server email pribadinya membahayakan rahasia pemerintah. [as/lt]
