Sabtu, 25 Oktober 2014 Waktu UTC: 11:08

Berita / Indonesia

Delapan Perusahaan AS Bangun Infrastruktur di Indonesia

Dengan jaminan atas risiko politik yang mungkin terjadi, delapan perusahaan AS akan membangun infrastruktur beberapa sektor di Indonesia.

Wakil Menteri Perdagangan AS Francisco Sanchez (kiri) dan Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Sinthya Roesly. (VOA/Iris Gera)
Wakil Menteri Perdagangan AS Francisco Sanchez (kiri) dan Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Sinthya Roesly. (VOA/Iris Gera)
Iris Gera
Delapan perusahaan Amerika Serikat akan membangun infrastruktur di Indonesia dengan jaminan untuk risiko politik dari perusahaan pemerintah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedelapan perusahaan tersebut adalah Black and Veatch, Cisco Systems, General Electric, Honeywell International, Oshkosh Corporation, The Shaw Group, Westinghouse Electric Company, dan WorleyParsons.

Kepada pers di Hotel Shangri-La, Selasa (13/11), Wakil Menteri Perdagangan AS Francisco Sanchez, mengatakan sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia butuh infrastruktur yang layak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia, untuk itu Amerika Serikat tertarik mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

Sanchez  menjelaskan berbagai sektor usaha akan ditawarkan selama proses pembangunan infrastuktur di Indonesia.

“Banyak yang bisa ditawarkan perusahaan Amerika, dalam bidang teknik, konstruksi, teknologi, pengolahan air. Kita dapat bekerja sama dan membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.

Direktur Utama PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, Sinthya Roesly, keterlibatan Amerika merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Kedelapan perusahaan tersebut akan mendapat jaminan PII, ujar Shintya, yaitu jaminan atas risiko politik, meski diakuinya model dan sistem jaminan masih akan dibicarakan lebih lanjut. 

“Kita akan memberi penjaminan kepada proyek infrastruktur atas risiko politik, terutama risiko yang disebabkan oleh aksi pemerintah. Akan kita lihat apakah proyek itu secara komersial, finansial, ekonomi, lingkungan dan sosial itu layak,” ujarnya.

Shintya menambahkan, proyek-proyek Amerika menempati urutan kedua setelah Jepang yang selama ini bekerjasama dengan PII. Ia berharap keterlibatan kedelapan perusahaan Amerikan tersebut merupakan langkah awal yang baik sehingga dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahan lain agar infrastruktur yang layak di Indonesia dapat cepat terwujud.

“PII tidak melihat asal negara, yang penting bagi kita itu adalah proyeknya sendiri  bagus, risk allocation-nya bagus, competitive process-nya, karena kita percaya bahwa competitive process itu akan bring the best untuk bangun infrastruktur,” ujarnya.

Selain Indonesia, Amerika juga menawarkan kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Vietnam. Indonesia dan Vietnam dinilai sebagai dua pasar dinamis  yang menawarkan  berbagai peluang untuk pembangunan infrastruktur dan teknologi.

Misi tersebut merupakan bagian usaha untuk mendorong program National Export Initiative (NEI) dari pemerintahan Obama untuk melipatgandakan ekspor Amerika sebelum akhir 2014, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Amerika.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: kadir wahyudi dari: malang
13.11.2012 17:32
Kenapa tidak dari dulu perusahaan amerika melakukan hal itu? Kenapa papua dibiarkan begitu ancur? sarana infrastruktur apa yang ada di sana? sangat memprihatinkan... saya pribadi sangat respect bila hal ini segera terwujut jangan hanya memberi mimpi... karena pelanggaran HAM dan hukum telah terjadi disemua lini kerja sama dengan semua pihak tidak hanya pada pemerintah amerika saja. freedom!

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook