Jumat, 31 Oktober 2014 Waktu UTC: 22:48

Berita / Indonesia

Daming Sunusi tak Terpilih Jadi Hakim Agung

Daming Sunusi tidak terpilih menjadi hakim agung dan terancam kehilangan pekerjaannya karena dianggap melanggar kode etik.

Protes di Jakarta terhadap pernyataan bahwa baju perempuan mengundang perkosaan. (Foto: Dok)
Protes di Jakarta terhadap pernyataan bahwa baju perempuan mengundang perkosaan. (Foto: Dok)
Kandidat hakim agung yang menyatakan dalam wawancara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa korban dan pelaku pemerkosaan sama-sama menikmatinya, tidak terpilih dan mungkin kehilangan pekerjaannya.

Seorang anggota Komisi Yudisial mengatakan Jumat (25/1) bahwa lembaga hukum tertinggi di Indonesia itu telah merekomendasikan Hakim Muhammad Daming Sunusi untuk dipecat. Imam Anshori Saleh, wakil ketua Komisi Yudisial, mengatakan Sunusi seharusnya tidak dipertahankan karena komentar mengenai perkosaan tersebut melanggar kode etik yudisial.

Sebelumnya dalam sidang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung di Komisi III DPR (14/1), saat menjawab pertanyaan dari salah seorang anggota DPR tentang pemberian hukuman maksimal kepada pelaku pemerkosaan, Sunusi mengatakan hukuman maksimal itu tidak perlu karena pelaku dan korban perkosaan sama-sama menikmatinya.

Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang tidak sensitif tersebut, dengan mengatakan bahwa itu hanya lelucon yang dimaksudkan untuk mencairkan suasana.

Para anggota DPR yang ikut menyeleksi ikut tertawa dan memberi komentar yang tidak sepantasnya. Martin Hutabarat – anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra – sebagaimana dikutip beberapa media di Indonesia, mengatakan bisa memahami pandangan Sunusi karena memang 50 persen perempuan di Jakarta tidak perawan lagi.

Kedua pernyataan ini langsung mendapat kritik tajam dari para aktivis perempuan dan kemarahan di Internet.

Delapan kandidat hakim agung baru disetujui oleh Komisi III pada Rabu, dan Sunusi tidak mendapat suara satu pun.

Mahkamah Agung memiliki waktu 14 hari untuk menentukan nasib Sunusi. Saat ini ia bekerja sebagai kepala Pengadilan Tinggi Sumatra Selatan. (AP)
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: Rakean Agung dari: Tangerang
26.01.2013 22:51
Ini,suatu pembelajaran yang sangat mahal,bagi bangsa ini khususnya dalam proses pencetakan penegak hukum,Hakim Agung selevel MA,benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di republik ini.Jika,prosesnya,Fit and proper testnya terkesan tidak serius,didepan DPR,bahkan wakil rakyatnyapun,ikut tertawa pula.Tidak serius,itulah kesannya!. kita,masih ingat kasus Ahmad Yamanie,Hakim Agung yang ber masalah di MA itu.Tentu,tidak terlepas dari proses rekruitmen nya terdahulu,pula.Yang,jelas.Rekomendasi KY untuk menjatuh kan sanksi,kepada sosok Daming Sunusi,harus segera ditindak lanjuti,segera.Demi,kejelasan dan ketegasan hukum di negeri ini.Bahwa hukum tidak digambarkan sebagai pisau yang tumpul keatas dan tajam ke bawah.Yang banyak fakta pula,terjadi akan kasus itu,semisal kasus lajalantas yan menimpa anak seorang menteri dg kasus yang menimpa seorang ibu dan anaknya yg meninggal,malah dijadikan tersangka pula,sungguh miris. Tidakpula,dibutuhkan permakluman atas rekomendasi itu,seper ti apa yang dikemukakan oleh salah seorang anggota DPR,itu. Jika,penegakan hukum dan keadilan dinegeri ini tegas dan serius,serta menjadikan hukum sebagai panglimanya.!. Begitupun,bukan hanya sanksi bagi Daming Sunusi,tapi untuk anggota DPR yang melakukan Fit and Profer tes,yang tertawa saat itu,perlu mendapat sanksi dari BK/DPR dan atau Parpol nya,perlu direcall atau di PAW kan,pula!.

 

 

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook