Rabu, 27 Agustus 2014 Waktu UTC: 18:57

Berita / Indonesia

Buruh Protes Rencana Penundaan UMP 2013

Puluhan ribu buruh berdemonstrasi di Jakarta menuntut jaminan kesehatan dan menolak rencana penundaan pelaksanaan upah minimum provinsi 2013.

Ruas Jl MH Thamrin dari Bundaran HI menuju Jl Medan Merdeka Barat, lumpuh akibat demontrasi buruh (6/2). (VOA/Andylala Waluyo)
Ruas Jl MH Thamrin dari Bundaran HI menuju Jl Medan Merdeka Barat, lumpuh akibat demontrasi buruh (6/2). (VOA/Andylala Waluyo)
Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam kelompok Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Negara, Gedung DPR RI, serta kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu (6/02).

Dalam aksinya, FSPMI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden tentang jaminan kesehatan dan penerima bantuan iuran. Presiden FSPMI Said Iqbal menekankan iuran jaminan kesehatan untuk buruh harus tetap dibayar Oleh pengusaha.

“Kita juga minta penerima bantuan untuk orang miskin dan tidak mampu, adalah termasuk buruh atau masyarakat yang berpenghasilan upah minum atau lebih kecil dari upah minimum. Jaminan pensiun wajib dijalankan pada 1 Juli 2015,” ujar Said.

Ia menambahkan buruh juga menolak rencana revisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 231/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. 

FSPMI, ujar Said, memberikan batas waktu pada akhir bulan ini agar pemerintah memenuhi tuntutan dari para buruh, khususnya menyangkut penuntasan rancangan peraturan tentang jaminan kesehatan dan penerima bantuan iuran. Meski demikian, FSPMI tetap akan mengedepankan dialog dalam menekan pemerintah, ujar Said.

Staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari kepada VOA mengatakan penolakan penangguhan upah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengajukan penundaan kenaikan upah.

“Penangguhan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau mereka menolak penangguhan, berarti mereka menolak UU No. 13/2003. Padahal ketika kami pemerintah mau merevisi undang-undang ini, kelompok buruh MPBI dan FSPMI inilah yang meminta agar undang-undang itu jangan direvisi,” ujar Dita.

“Hormatilah serikat-serikat pekerja tingkat perusahaan yang mau melakukan perundingan dengan pengusaha di tempat mereka bekerja. Karena yang paling tahu kondisi sebuah perusahaan cuma pengusaha dan buruh di perusahaan tersebut.”

Soal jaminan kesehatan, Dita menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyusun enam peraturan pemerintah, lima peraturan presiden dan satu keputusan presiden untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Batas akhirnya, menurut Dita adalah November 2013, bukan November 2012. Dalam UU BPJS yang sebelumnya juga didukung oleh kelompok buruh FSPMI ini, menurut Dita, pasal 17 mengatur bahwa iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.

Pemerintah, tegas Dita, saat ini tengah berupaya agar iuran dari para buruh tidak sampai 5 persen atau 10 persen.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: Rakean Agung dari: Tangerang
06.02.2013 17:02
Tidak Konsisten dan Konsekwennya Pemerintah dalam melaksanakan UMP,khususnya yang sudah ditetapkan. Jika,ada perusahaan yang keberatan kemudian,setelah keputusan itu. Tentu dengan berbagai alasan,termasuk ancaman PHK. Padahal,jika pemerintah selektif,bahwa jika tiap perusahaan diaudit rapi,mana saja yang bebar2 perusahaan kecil dan tidak mampu membayar UMP sesuai keputusan yang telah ditetapka Gubernur masing2 provinsi.Jadi,selain diaudit dan laporan keuangan,neraca,bisa terlihat seberapa kemampuan dari perusahaan ybs itu.Tapi,sayang selama ini,tidak ada transparansi untuk itu.Sementara,buruh masih dianggap sebagi penarik investor dengan upah murah dan sebatas dijadikan faktor produksi saja.Perlu terobasan yang sama2 menguntungkan kedua belah pihak,dan tidak selalu buruh dalam posisi lemah dan tersudutkan dibawah bayang2 ancaman PHK. Selamat berjuang para buruh.


oleh: wiwik tjatur dari: semarang
06.02.2013 10:55
Wiwik tjatur berbicara kepada orang di seluruh Indonesia, pemerintah Indonesia dan masyarakat tidak perlu mengutuk satu sama lain dan cinta sesama manusia mark makhluk. Ada dua jenis gaji bulanan tidak mudah untuk naik gaji bulanan mudah. Terlihat. sepeda motor diisi 4 liter bensin, harus membayar uang harus tepat, tidak boleh kurang, dan tidak lebih, harus hanya hak yang sama. kenaikan gaji yang sama bulanan, produksi penjualan selalu sukses dalam masyarakat Indonesia, atau selalu meyenangkan dalam masyarakat Indonesia. Ada dua jenis perjalanan yang sukses, atau tidak. Saya tidak bisa mengatakan dengan mudah gaji bulanan harus pergi, lebih baik untuk meninggalkan perusahaan dan pemerintah pinpinan Indonesia. Masyarakat Indonesia tetap damai, dan jangan membuang barang dan saling memaki. sudah, terima kasih, selamat pagi, orang-orang baik dari Indonesia tetap rajin bekerja. -

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook