Jumat, 22 Agustus 2014 Waktu UTC: 15:42

Berita / Indonesia

Anggota DPR Desak Moratorium Pengiriman TKI

Anggota DPR mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri sampai mekanisme perlindungannya selesai dibuat.

Seorang TKI asal Indonesia menunjukkan kartu tanda identiasnya sembari menunggu petugas imigrasi memeriksa dokumennya dalam sebuah razia di Klang, pinggiran Kuala Lumpur (foto: dok).
Seorang TKI asal Indonesia menunjukkan kartu tanda identiasnya sembari menunggu petugas imigrasi memeriksa dokumennya dalam sebuah razia di Klang, pinggiran Kuala Lumpur (foto: dok).
Fathiyah Wardah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah melakukan moratorium (penghentian sementara) pengiriman tenaga kerja ke luar negeri hingga revisi undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selesai dilakukan.

Eva Kusuma Sundari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan bahwa mekanisme perlindungan yang maksimal akan membuat tenaga kerja Indonesia di luar negeri lebih dihargai dan dihormati.

“[Kami sedang] melakukan revisi Undang-undang No. 39/2004 dengan mengintegrasikan amanat konvensi ILO untuk buruh migran dan keluarganya, plus sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pengurusan pengiriman, perekrutan dan penempatan itu harus dilakukan oleh negara, tidak bisa diberikan kepada swasta seperti yang selama ini dilakukan,” ujar Eva.

Baru-baru ini tenaga kerja Indonesia asal Batang, Jawa Tengah diperkosa  oleh tiga polisi Malaysia. Tenaga kerja berinisial SM tersebut sedang berjalan-jalan dengan kekasihnya, pria berkebangsaan Malaysia, di kawasan Prai, Penang, saat dicegat polisi.

Ketika SM tidak bisa menunjukkan salinan paspor, ia pun dibawa ke kantor polisi Bukit Mertajam, tempat ia diperkosa secara bergiliran.

Atas peristiwa tersebut,  Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Tatang Razak mengatakan pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

Nota protes diplomatik Indonesia itu, kata Tatang, berisi tuntutan hukuman tegas bagi para pelaku. Ia menyatakan pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses hukum kepada tiga polisi tersebut.

“Pertama, pemerintah akan terus melakukan pendekatan-pendekatan  pada institusi terkait agar proses ini dilakukan secara cepat, tepat dan transparan. Kita telah menunjuk pengacara yang juga mengawal proses hukumnya agar sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Tatang.

Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan kasus pemerkosaan terhadap tenaga kerja wanita ini menambah deretan panjang pelanggaran yang dilakukan polisi Malaysia terhadap buruh migran Indonesia.

Ia mengatakan bahwa sejak 2007 hingga 2012, 151 tenaga kerja Indonesia ditembak mati oleh polisi Malaysia, dan tidak satupun dituntaskan dengan proses hukum yang adil. Tidak tuntasnya penyelesaian masalah ini menurut Wahyu juga disebabkan karena lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia.

Menurutnya, pemerintah Indonesia selama ini hanya reaktif terhadap kasus yang muncul. Kompleksitas persoalan TKI selama ini tidak dianggap serius sehingga penanganannya juga tidak pernah serius.

“Respon dari pemerintah itu tidak luar biasa, hanya membuat protes tetapi tidak memberikan langkah-langkah yang berarti dan kemudian berlanjut dengan kasus ini,” ujarnya.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: dharmawan dari: jakarta
16.11.2012 06:37
Kalo di negeri sendiri ada pekerjaan yg layak, tidak ada orang yg mau kerja di LN. Karena jumlah TKI di Malaysia besar sekali, dan menghasilkan devisa yg juga sangat besar, seyogyalah pemerintah RI menolong warganya yg tertimpa masalah. Bahkan sebaiknya sebelum masalah muncul, ada tindakan preventif. Kalo semua kasus TKI di Malaysia dibela oleh pemerintah RI, orang Malaysia juga mikir2 mau berbuat jahat. Yg ada sekarang dibela ala kadarnya. Jadi orang Malaysia jadi sewenang2 sama TKI. Percuma buat aturan/MOU sebagus apa pun, selama tidak ada spirit pemerintah membela TKI mati2an, gak ada gunanya.... DPR yg terhormat, kalo moratorium, apakah anda mikirin solusi lapangan kerja di dalam negeri? Apakah DPR ama pemerintah bahu-membahu menciptakan lapangan kerja? Yg ada adalah pemerintah ngajuin RAPBN berapa pun, di ok saja. Apakah ada program memperluas lapangan kerja? Yg ada adalah belanja pegawai negeri yg besar. Untuk investasi dan infrastruktur malah kecil. Kalo begini, lakukan moratorium malah membunuh kesempatan kerja TKI.... Lain kalo ada lapangan kerja di dalam negeri yg layak.... Heran, Malaysia bisa menciptakan banyak lapangan kerja, tapi Indonesia yg kaya raya, tanah luas, kagak bisa kasih anak bangsa pekerjaan yg layak.....

Komentar Untuk

oleh: nuraini dari: lampung
05.12.2012 14:41
aku setuju banget tu sama saran kamu mawan.............di malaysia yang kita tak ada sekolah boleh di terima berkerja tapi kalau di indonesia kita enga sekolah hanya jadi pengemis jalalan.......para pemipi'' negara yang saya hormati coba sebelum bicara pekir dulu rakyat yang miskin ....yang ada kerja di malaysia kalau memang para pemipin tidak rela orang indonesia di hina dan di dera tolong cari kan perkerjaan di indonesia.....dengan sewajar nya ...........seperti pemipin di malaysia tak ada orang'' jadi pembatu karena pemipin nya adil dengan rayat nya......kalau ada kerja di indonesia pasti kita yang di sini akan pulang dengan terseyum bangga .........sebetul nya indonesia dan malaysia masih lebih kaya indonesia tapi tak tau ko jadi macam ini ...kasin nasip orang tki

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook