PHNOM PENH —
Berbicara dari Hawaii melalui video dengan wartawan dan akademisi dari seluruh kawasan itu, Panglima pasukan Amerika di Pasifik, Laksamana Samuel Locklear, mengatakan pernyataan Korea Utara baru-baru ini menunjukkan negara itu cenderung akan melakukan lagi uji coba nuklir dan itu akan menjadi pelanggaran besar terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Provokasi semacam ini yang telah kita saksikan di masa lalu hanya akan semakin mengisolasi Pyongyang. Perhatian negara itu yang terus menerus terhadap program nuklirnya dan program rudal benar-benar tidak akan ada artinya untuk membantu rakyat Korea Utara, yang saya tahu, membutuhkan bantuan,” kata Locklear.
Beberapa pejabat di Seoul dan Washington mengatakan ujicoba nuklir Korea Utara mungkin segera terjadi, mendorong Korea Selatan mengeluarkan peringatan paling keras sejauh ini kepada Pyongyang, menyatakan bahwa ujicoba itu berisiko menimbulkan "konsekuensi sangat serius" jika dilakukan.
Selanjutnya Locklear mengatakan, "Jika kita melihatnya dari sisi keamanan Asia Pasifik, kegiatan di Korea Utara itu berpotensi sangat mengganggu keselamatan dan keamanan kawasan yang, menurut saya, kita semua inginkan. Masyarakat internasional harus melakukan apa saja yang kita bisa untuk memaksa Korea Utara mulai bersikap sesuai persyaratan resolusi Dewan Keamanan PBB.”
Laksamana Locklear juga mendesak negara-negara di Asia-Pasifik agar mencari cara untuk hidup dalam kawasan yang aman dan makmur. Ia menambahkan, Kode Prilaku yang banyak dibicarakan untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan harus dilaksanakan guna membantu negara-negara menyelesaikan perbedaan mereka.
"Kami sedang berusaha melakukan apa saja yang kami bisa untuk menjaga kawasan itu guna membantu mewujudkan keamanan agar kita tidak salah perhitungan yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Locker.
Sepuluh negara anggota ASEAN selama ini tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei sama-sama mengklaim kedaulatan atas wilayah yang juga diklaim Tiongkok dan Taiwan.
Namun, perundingan mengenai kode tersebut macet tahun lalu karena Tiongkok menuntut kesepakatan dilakukan secara bilateral dengan masing-masing negara yang mengklaim wilayah itu. Anggota ASEAN berbeda pendapat mengenai apakah menerima usul bilateral yang diinginkan Tiongkok atau pendekatan ASEAN bersatu seperti diinginkan Vietnam dan Filipina.
Laksamana Locklear juga mendesak negara-negara agar mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama dalam bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama, termasuk kontra terorisme, kontra pembajakan, tanggap bencana dan melindungi jalur laut.
"Provokasi semacam ini yang telah kita saksikan di masa lalu hanya akan semakin mengisolasi Pyongyang. Perhatian negara itu yang terus menerus terhadap program nuklirnya dan program rudal benar-benar tidak akan ada artinya untuk membantu rakyat Korea Utara, yang saya tahu, membutuhkan bantuan,” kata Locklear.
Beberapa pejabat di Seoul dan Washington mengatakan ujicoba nuklir Korea Utara mungkin segera terjadi, mendorong Korea Selatan mengeluarkan peringatan paling keras sejauh ini kepada Pyongyang, menyatakan bahwa ujicoba itu berisiko menimbulkan "konsekuensi sangat serius" jika dilakukan.
Selanjutnya Locklear mengatakan, "Jika kita melihatnya dari sisi keamanan Asia Pasifik, kegiatan di Korea Utara itu berpotensi sangat mengganggu keselamatan dan keamanan kawasan yang, menurut saya, kita semua inginkan. Masyarakat internasional harus melakukan apa saja yang kita bisa untuk memaksa Korea Utara mulai bersikap sesuai persyaratan resolusi Dewan Keamanan PBB.”
Laksamana Locklear juga mendesak negara-negara di Asia-Pasifik agar mencari cara untuk hidup dalam kawasan yang aman dan makmur. Ia menambahkan, Kode Prilaku yang banyak dibicarakan untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan harus dilaksanakan guna membantu negara-negara menyelesaikan perbedaan mereka.
"Kami sedang berusaha melakukan apa saja yang kami bisa untuk menjaga kawasan itu guna membantu mewujudkan keamanan agar kita tidak salah perhitungan yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Locker.
Sepuluh negara anggota ASEAN selama ini tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei sama-sama mengklaim kedaulatan atas wilayah yang juga diklaim Tiongkok dan Taiwan.
Namun, perundingan mengenai kode tersebut macet tahun lalu karena Tiongkok menuntut kesepakatan dilakukan secara bilateral dengan masing-masing negara yang mengklaim wilayah itu. Anggota ASEAN berbeda pendapat mengenai apakah menerima usul bilateral yang diinginkan Tiongkok atau pendekatan ASEAN bersatu seperti diinginkan Vietnam dan Filipina.
Laksamana Locklear juga mendesak negara-negara agar mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama dalam bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama, termasuk kontra terorisme, kontra pembajakan, tanggap bencana dan melindungi jalur laut.
