WASHINGTON, DC —
Dalam negosiasi yang melelahkan soal tingkat pengeluaran pemerintah, pajak dan bagaimana mengurangi defisit nasional, DPR telah menolak untuk mempertimbangkan kenaikan pajak bagi siapa pun. Partai Demokrat berkeras jika mereka setuju memotong program pemerintah, maka Partai Republik harus menyetujui kenaikan pajak bagi warga kaya Amerika.
Dengan berakhirnya pemilu, Presiden Obama telah mengundang para pemimpin Kongres ke Gedung Putih untuk mulai merundingkan kesepakatan guna mencegah kenaikan pajak secara tajam dan pemangkasan pengeluaran – yang sering disebut sebagai “fiscal cliff” atau “jurang fiskal” – dan mengatakan bahwa Persiden Obama terbuka untuk mengkompromikan isu-isu keuangan yang buntu dan telah melumpuhkan Washington. Tetapi ia juga memperjelas bahwa Partai Republik harus menerima kenaikan pajak bagi mereka yang berpendapatan besar atau menghadapi veto presiden.
“Tetapi saya menolak untuk menerima cara apapun yang tidak seimbang. Saya tidak akan meminta mahasiswa, warga lansia dan keluarga kelas menengah untuk membayar seluruh defisit negara sementara orang-orang seperti saya yang berpenghasilan lebih dari 250 ribu dollar per tahun tidak diminta untuk membayar pajak satu sen lebih banyak. Saya tidak akan melakukan itu!” kata Obama.
Sebaliknya, Ketua DPR dari Partai Republik John Boehner juga berharap agar pembicaraan yang produktif segera dimulai dengan Gedung Putih, tetapi kembali menarik garis batas tentang isu pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi warga Amerika yang berpendapatan besar.
“Isu nomor satu dalam pemilu kali ini adalah tentang ekonomi dan lapangan kerja. Setiap orang ingin agar perekonomian kita kembali bergerak, setiap orang ingin agar warga Amerika kembali bekerja. Menaikkan tingkat pajak akan memperlambat kemampuan kita untuk menciptakan lapangan kerja yang diinginkan semua orang,” papar Boehner.
Beberapa analis mengatakan lebih dari satu tahun lalu Presiden Obama dan Kongres juga setuju dengan mekanisme yang dikenal sebagai “sequestration” – atau pemangkasan pengeluaran semua program pemerintah secara besar-besaran, termasuk pengeluaran pertahanan. Kebijakan “sequestration” ini secara otomatis akan berlaku bulan Januari 2013 kecuali jika Partai Demokrat yang menguasai Senat dan Partai Republik yang menguasai DPR meraih kesepakatan soal pajak dan pengeluaran.
Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik tidak menginginkan pemangkasan pengeluaran yang dramatis ini, sehingga mereka punya insentif untuk menemukan persamaan pendapat dengan Presiden Obama ketika mereka bertemu di Gedung Putih.
Dengan berakhirnya pemilu, Presiden Obama telah mengundang para pemimpin Kongres ke Gedung Putih untuk mulai merundingkan kesepakatan guna mencegah kenaikan pajak secara tajam dan pemangkasan pengeluaran – yang sering disebut sebagai “fiscal cliff” atau “jurang fiskal” – dan mengatakan bahwa Persiden Obama terbuka untuk mengkompromikan isu-isu keuangan yang buntu dan telah melumpuhkan Washington. Tetapi ia juga memperjelas bahwa Partai Republik harus menerima kenaikan pajak bagi mereka yang berpendapatan besar atau menghadapi veto presiden.
“Tetapi saya menolak untuk menerima cara apapun yang tidak seimbang. Saya tidak akan meminta mahasiswa, warga lansia dan keluarga kelas menengah untuk membayar seluruh defisit negara sementara orang-orang seperti saya yang berpenghasilan lebih dari 250 ribu dollar per tahun tidak diminta untuk membayar pajak satu sen lebih banyak. Saya tidak akan melakukan itu!” kata Obama.
Sebaliknya, Ketua DPR dari Partai Republik John Boehner juga berharap agar pembicaraan yang produktif segera dimulai dengan Gedung Putih, tetapi kembali menarik garis batas tentang isu pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi warga Amerika yang berpendapatan besar.
“Isu nomor satu dalam pemilu kali ini adalah tentang ekonomi dan lapangan kerja. Setiap orang ingin agar perekonomian kita kembali bergerak, setiap orang ingin agar warga Amerika kembali bekerja. Menaikkan tingkat pajak akan memperlambat kemampuan kita untuk menciptakan lapangan kerja yang diinginkan semua orang,” papar Boehner.
Beberapa analis mengatakan lebih dari satu tahun lalu Presiden Obama dan Kongres juga setuju dengan mekanisme yang dikenal sebagai “sequestration” – atau pemangkasan pengeluaran semua program pemerintah secara besar-besaran, termasuk pengeluaran pertahanan. Kebijakan “sequestration” ini secara otomatis akan berlaku bulan Januari 2013 kecuali jika Partai Demokrat yang menguasai Senat dan Partai Republik yang menguasai DPR meraih kesepakatan soal pajak dan pengeluaran.
Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik tidak menginginkan pemangkasan pengeluaran yang dramatis ini, sehingga mereka punya insentif untuk menemukan persamaan pendapat dengan Presiden Obama ketika mereka bertemu di Gedung Putih.
