Berikut wawancara reporter VOA Andylala dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi, Dharma Pongrekun.
VOA : Bisa diceritakan jaringan narkoba dari negara-negara luar yang masuk ke Indonesia itu dari mana saja?
Dharma Pongrekun (DP): Yang paling banyak memasok ke Indonesia itu dari Nigeria, China dan Malaysia. Itu yang paling menonjol yang kami ungkap selama ini.
VOA : Apakah mereka menjadikan Indonesia sebagai pasar yang utama, ataukah hanya sekedar perlintasan untuk menuju ke negara lain?
DP: Pada umumnya Indonesia menjadi tujuan akhir. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada yang diarahkan setelah itu ke negara lain. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan penduduknya sangat besar. Sehingga menjadi tempat yang sangat subur untuk bisnis narkoba ini.
VOA : Terus masuknya lewat mana saja pak? Apakah lewat darat atau laut?
DP: Lewat laut. Dan muaranya di pelabuhan. Baik itu pelabuhan kecil atau kita sebut pelabuhan tikus, maupun lewat pesisir pantai. Jalur laut resmi yang diselundupkan lewat bea cukai juga ada. Seperti yang pernah kita ungkap lewat alat tenun. Bahkan ada yang dikemas bersama teh dan sebagainya. Jadi berbagai cara mereka lakukan. Di Jepara, mereka masukan dalam bentuk alat genset (generator set – alat penghasil listrik, red.).
VOA : Kerjasama dengan negara-negara luar seperti apa?
DP: Sampai sejauh ini sangat baik ya. Seperti dengan DEA (Drug Enforcement Administration - lembaga anti-narkoba Amerika Serikat) sangat sering berkomunikasi dengan kami. Bahkan mereka sering membantu menawarkan alat-alat untuk membantu kami dalam membuka jaringan narkoba kelas internasional. Dan kerjasama kami juga dengan pabean custom luar maupun custom dalam negeri itu sangat intens sekali dalam memberantas narkoba.
VOA : Ini bentuknya apa juga termasuk dengan pertukaran informasi intelijen dan pelatihan?
DP: Pastinya. ada beberapa perwira kami yang diundang untuk disekolahkan di luar negeri, baik di Amerika Serikat termasuk di Jerman. Dalam waktu dekat ini ada seorang perwira yang sangat potensial akan kami kirim ke Jerman.
VOA : Apa rencana Pemerintah dalam hal ini Mabes Polri untuk meminimalisir peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia?
DP: Yang pertama dan utama adalah pendidikan dalam keluarga. Bagaimana keluarga bisa menjadi banteng yag kuat di dalam menghadang atau menolak narkoba ini. Karena bilamana keluarga itu tidak concern di dalam pendidikan anaknya itu akan berakibat pada, anak mencari mainan baru di luar. Kita harus bisa menjadikan pendidikan moral dan agama itu sangta penting untuk bangsa kita. Selain keluarga, perlu juga dimulai dari sekolah yang bisa memberikan pemahaman soal bahaya narkoba. Narkoba digunakan dalam waktu singkat, tapi merugikan hingga puluhan tahun bahkan dapat merenggut nyawa. Kebijakan pak Presiden kita untuk memerangi narkoba ini kita sambut baik dan kami termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut.
VOA : Terimakasih atas waktu Anda bersama Voice of America
Jaringan internasional peredaran narkoba rata-rata dari Eropa dan China
Direktorat tindak pidana narkotika Mabes Polri mendeteksi, peredaran narkoba jaringan internasional rata-rata berasal dari Eropa dan China. Untuk narkotika jenis sabu pemasok terbesar berasal dari China. Mabes Polri menjalin kerjasama dengan Bea dan Cukai serta Kepabeanan dalam teknis pencegahan peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia di jalur laut dan udara.
Presiden Joko Widodo pada waktu lalu meminta dan memerintahkan agar seluruh pintu yang memungkinkan untuk keluar masuk arus barang dan orang menuju wilayah Indonesia ditutup seluruh celahnya dari praktik penyelundupan narkoba. Penutupan itu dilakukan baik di pelabuhan maupun bandara khususnya pelabuhan kecil.
Pemerintah Indonesia sejak 2015 melakukan eksekusi atau hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi di Pulau Nusakambangan berlangsung dua kali sepanjang tahun lalu. Pada gelombang pertama, Januari 2015 lalu ada 6 narapidana yang dieksekusi. Selang tiga bulan kemudian, ada 8narapidana yang dieksekusi. Jumlah narapidana di ketujuh lembaga pemmasyarakatan Nusakambangan mencapai 1.250 orang, termasuk 59 terpidana mati.
Meski mendapat gelombang protes dari negara luar, namun Pemerintahan Joko Widodo rencananya dalam waktu dekat akan kembali mekaukan eksekusi human mati terhadap terpidana narkoba yang sudah divonis mati. [aw/ab]
