JK School of Government sudah berdiri sejak tahun 2011 dan merupakan sekolah pascasarjana unggulan untuk studi politik dan pemerintahan di Universitas Muhammadiyah (UMY) Yogyakarta.
Gedung JK School of Government didirikan di atas tanah seluas 7.600 meter-persegi terdiri lima lantai dengan total bangunan seluas 8.200 meter-persegi.
Wakil presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya menyatakan tersanjung dengan sekolah paska sarjana itu. Ia juga mengatakan alasan membuat sekolah itu, karena kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda dan kualitas pendidikan mereka.
"Dalam hal ini saya tersanjung. Berharap untuk tetap JK School ini berjalan baik. Kita semua tentu punya harapan baik kedepan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada masyarakatnya, kualitas generasi muda kedepan. Peningkatan pendidikan selalu menjadi bagian penting untuk kita semuanya. Apalagi ilmu berkembang pesat dewasa ini, tanpa riset kita ketinggalan terus,” demikian sambutan Wapres Jusuf Kalla.
Rektor UMY Profesor DR. Bambang Cipto mengatakan, didirikannya sekolah paska sarjana politik dan pemerintahan JK tersebut agar kepemimpinan JK yang dianggap inspiratif selama ia menjadi wakil presiden periode pertama waktu itu bisa ditularkan kepada generasi muda.
"Kita dapat inspirasi dari pak JK selama memerintah (sebagai wakil presiden) pada periode pertama dulu. Kemudian kita ingin makin banyak generasi muda yang memiliki kemampuan setara dengan pak JK , karena itu kami membuat JK School, lebih banyak riset dan seminar-seminar dan konperensi. Itu kami sebenarnya ingin inspirasi pak JK tetap hidup. Kami fokus pada pengembangan generasi muda terutama mahasiswa S2 untuk melihat politik dalam kajian akademik dan juga studi kasus,” jelas Rektor UMY Profesor DR. Bambang Cipto.
Selama empat tahun terakhir JK School of Government seluruhnya dibiayai oleh Jusuf Kalla, bahkan setelah peresmian gedung, menurut rektor UMY, Jusuf Kalla menyumbang 1 miliar rupiah. Menurut rektor UMY, sekolah JK nantinya diharapkan sepertiLee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura atau Harvard Kennedy School of Government di Amerika Serikat.
Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan tentang kelanjutan JK School of Government, Jusuf Kalla mengatakan ia berharap agar nilai-nilai baik dalam praktek pemerintahan dapat diajarkan di sekolah JK. Ia menambahkan, setelah sekolah di Yogyakarta, pengusaha dan mantan menteri BUMN Tanri Abeng akan mendirikan JK School of Entrepreneur di Jakarta.
“Bagaimana pemikiran-pemikiran yang baik itu dapat menjadi bagian pelajaran tentang pemerintahan, demokrasi,” imbuh Jusuf Kalla.
DR Dyah Mutiarin, Sekretaris JK School of Government mengatakan, lulusan sekolah JK diharapkan memberikan kontribusi nyata dan memiliki integritas yang lebih baik serta anti korupsi.
Salah satu mata kuliah yang diberikan adalah government ethics, tentang penyimpangan di pemerintahan dan penyimpangan paling buruk adalah korupsi.
"Lulusan kita itu merespon terhadap persoalan-persoalan bangsa, punya kontribusi yang lebih nyata, misalnya kita kan ada klaster-klaster. Mahasiswa kalau sudah alumni biasanya akan bergabung dengan klaster; misalnya untuk klaster resolusi konflik, kita mengadakan penelitian tentang resolusi konflik. Kemudian kita diseminasikan di forum-forum yang memerlukan resolusi konflik tersebut,” kata DR Dyah Mutiarin.
