Tautan-tautan Akses

Wapres Biden: AS Tidak Akan Pernah Akui Pencaplokan Krimea


Wakil Presiden Amerika Joe Biden berpidato di hadapan parlemen Ukraina, di Kyiv, Selasa (8/12).

Wakil Presiden Amerika Joe Biden berpidato di hadapan parlemen Ukraina, di Kyiv, Selasa (8/12).

Wakil Presiden Amerika Joe Biden berpidato di hadapan parlemen Ukraina, Selasa (8/12), sebelum menyelesaikan kunjungannya di Ukraina.

Wakil Presiden Amerika Joe Biden telah memberi jaminan kepada para anggota parlemen Ukraina bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui usaha pencaplokan Krimea oleh Rusia, pernyataan yang disambut tepuk tangan meriah dalam parlemen.

Biden berpidato di hadapan Rada atau Dewan Tertinggi Ukraina, Selasa (8/12), tidak lama sebelum menyelesaikan kunjungannya di Ukraina. Ia menenangkan para anggota parlemen dengan dukungan Amerika dan mengutuk pelanggaran persetujuan gencatan senjata Minsk oleh Rusia yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di Ukraina timur.

Ia juga mendesak para anggota parlemen agar melawan korupsi, memperingatkan bahwa masa depan Ukraina dipertaruhkan. Wakil Presiden Amerika itu berjanji untuk memberitahu dunia nasib Nadiya Savchenko, seorang pilot helikopter Ukraina yang sedang ditahan di Rusia.

Mengenai kehadiran Rusia di Ukraina timur, Biden mengatakan: “Izinkan saya menegaskan dengan sangat jelas: Amerika Serikat tidak, belum, tidak akan mengakui usaha Rusia mencaplok Krimea.” Pada saat itu, para anggota parlemen Ukraina berdiri bertepuk tangan dengan meriah.

Hari Senin, Biden mengumumkan $190 juta bantuan baru Amerika kepada Ukraina.

Biden mengatakan hari Senin bahwa bantuan baru itu akan membantu negara itu melaksanakan reformasi dan melawan korupsi. Dalam jumpa pers bersama setelah pembicaraan bilateral dengan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, Biden mengatakan, “Sangat penting bagi Ukraina, untuk stabil dan makmur dan menjadi bagian Eropa yang aman, untuk memberantas kanker korupsi hingga bersih.”

“Ini berarti peningkatan laju reformasi, penghindaran praktik masa lampau, memajukan pemerintahan yang bersih, peningkatan transparansi di semua bidang di setiap tingkat pemerintah dan memperkuat kekuasaan hukum,” tambahnya.

Poroshenko telah memimpin pemecatan hampir 4.000 jaksa yang 'tidak bersih' sejak memangku jabatan bulan Mei tahun 2014. Pekan lalu, ia juga memperkenalkan seorang jaksa anti-korupsi khusus yang tanggung-jawabnya adalah mencakup pemberantasan korupsi dan membatasi kekuasaan politik para pengusaha besar yang mencurigakan yang sudah lama dipandang sebagai penghambat praktik pemerintahan yang baik di bekas Republik Soviet itu. [gp]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG