Tautan-tautan Akses

Utusan PBB untuk Myanmar Gusar Soal Hak Veto Militer dalam Perombakan Konstitusi


Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi (tengah) memberikan sambutan dalam rally untuk amandemen konstitusi di Rangoon, Thailand, 17 Mei 2014 (Foto: dok).

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi (tengah) memberikan sambutan dalam rally untuk amandemen konstitusi di Rangoon, Thailand, 17 Mei 2014 (Foto: dok).

Hak veto militer dalam perombakan konstitusi Myanmar, menurut Utusan Khusus PBB Tomas Ojea Quintanahari, tidak memberi manfaat bagi pemilihan tahun 2015, Sabtu (24/5),

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar (Burma), Tomas Ojea Quintana telah menyatakan kegusarannya atas hak veto militer dalam melakukan perombakan Konstitusi, yang menurutnya amat menentukan bagi peralihan negara itu menuju demokrasi.

Konstitusi tahun 2008 yang disusun di bawah rezim militer lalu, menetapkan militer menduduki 25 persen kursi Parlemen yang cukup untuk memveto tiap perombakan terhadap Konstitusi dan mencegah pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi mencalonkan diri untuk dipilih menjadi presiden.

Menurut Quintana hari Sabtu (24/5), hak veto militer dalam perombakan Konstitusi tidak memberi manfaat bagi pemilihan tahun 2015. Ia mengatakan, militer mesti berada di bawah pengawasan sipil.

Aung San Suu Kyi sudah sejak tahun lalu berjuang dilakukan perombakan terhadap Konstitusi.
XS
SM
MD
LG