JAKARTA —
Aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan oleh sebuah kelompok yang menamakan diri Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) pada Senin (25/3) di depan Istana Presiden urung dilakukan.
Sekretaris Jenderal MKRI Adhie M. Massardi mengatakan, aksi besaran-besaran tersebut tidak jadi dilakukan karena banyaknya teror dan juga adanya isu bahwa pihaknya akan dibenturkan dengan kelompok sipil lainnya.
Untuk itu, lanjut Adhie, MKRI mengubah aksi unjuk rasa menjadi aksi sosial dengan memberikan bahan pokok makanan kepada ratusan ibu rumah tangga miskin.
Selain itu, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia juga menyediakan panggung untuk para politisi dan sejumlah tokoh melakukan orasi di depan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, seperti mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Effendi Choirie dan Permadi.
Meski tidak jadi dilakukan di Jakarta, tetapi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah seperti Papua, Maluku dan Medan tetap dilaksanakan.
“Memobilisasi kelompok sipil untuk dibenturkan dengan kita, kita bukan takut karena kami berkeyakinan untuk menumbangkan pemerintahan yang korup itu tidak boleh ada setetes darah rakyat, tidak boleh ada nyawa rakyat,” ujar Adhie.
Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet mengatakan kegiatan yang dilakukannya Senin ini merupakan deklarasi awal dan akan terus berlanjut.
MKRI tetap pada tuntutannya supaya Presiden Susilo Bambang Yuhoyono turun karena dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Politisi dari Partai Gerindra Permadi menyatakan desakan Presiden mundur realistis karena di zaman kepemimpinannya justru korupsi semakin tinggi, harga-harga bahan pokok juga terus naik sehingga kehidupan masyarakat semakin susah dan terjepit.
“Dan beliau tidak pernah minta maaf kepada rakyat atas kekhilafan, kekeliruan ataupun kesengajaannya,” ujarnya.
Sementara itu, juru presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan tuntutan agar Presiden mundur sangat berlebihan. Dia mengakui masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tetapi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terkait dengan korupsi, Julian menegaskan pemerintahan Presiden Yudhoyono justru benar-benar melakukan tindakan melawan korupsi. Siapapun yang terlibat korupsi di proses hukum, sesuatu yang belum pernah terjadi pada zaman presiden sebelumnya, ujarnya.
Menurut Julian, tidak ada alasan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan.
“Seorang kepala negara bisa diberhentikan bilamana dia mengkhianati negara Indonesia, ada pelanggaran hukum di sana. Ada korupsi, ada penyelewengan, ada hal-hal yang memungkinkan seseorang tidak lagi menjalankan tugas atau sebagai syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dan kami tidak menemukan satu pun kesalahan yang dilakukan pemerintahan ini,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal MKRI Adhie M. Massardi mengatakan, aksi besaran-besaran tersebut tidak jadi dilakukan karena banyaknya teror dan juga adanya isu bahwa pihaknya akan dibenturkan dengan kelompok sipil lainnya.
Untuk itu, lanjut Adhie, MKRI mengubah aksi unjuk rasa menjadi aksi sosial dengan memberikan bahan pokok makanan kepada ratusan ibu rumah tangga miskin.
Selain itu, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia juga menyediakan panggung untuk para politisi dan sejumlah tokoh melakukan orasi di depan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, seperti mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Effendi Choirie dan Permadi.
Meski tidak jadi dilakukan di Jakarta, tetapi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah seperti Papua, Maluku dan Medan tetap dilaksanakan.
“Memobilisasi kelompok sipil untuk dibenturkan dengan kita, kita bukan takut karena kami berkeyakinan untuk menumbangkan pemerintahan yang korup itu tidak boleh ada setetes darah rakyat, tidak boleh ada nyawa rakyat,” ujar Adhie.
Ketua Presidium MKRI Ratna Sarumpaet mengatakan kegiatan yang dilakukannya Senin ini merupakan deklarasi awal dan akan terus berlanjut.
MKRI tetap pada tuntutannya supaya Presiden Susilo Bambang Yuhoyono turun karena dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Politisi dari Partai Gerindra Permadi menyatakan desakan Presiden mundur realistis karena di zaman kepemimpinannya justru korupsi semakin tinggi, harga-harga bahan pokok juga terus naik sehingga kehidupan masyarakat semakin susah dan terjepit.
“Dan beliau tidak pernah minta maaf kepada rakyat atas kekhilafan, kekeliruan ataupun kesengajaannya,” ujarnya.
Sementara itu, juru presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan tuntutan agar Presiden mundur sangat berlebihan. Dia mengakui masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tetapi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terkait dengan korupsi, Julian menegaskan pemerintahan Presiden Yudhoyono justru benar-benar melakukan tindakan melawan korupsi. Siapapun yang terlibat korupsi di proses hukum, sesuatu yang belum pernah terjadi pada zaman presiden sebelumnya, ujarnya.
Menurut Julian, tidak ada alasan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan.
“Seorang kepala negara bisa diberhentikan bilamana dia mengkhianati negara Indonesia, ada pelanggaran hukum di sana. Ada korupsi, ada penyelewengan, ada hal-hal yang memungkinkan seseorang tidak lagi menjalankan tugas atau sebagai syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Dan kami tidak menemukan satu pun kesalahan yang dilakukan pemerintahan ini,” ujarnya.
