Tautan-tautan Akses

Tokoh Lintas Agama Minta Pemerintah Atasi Ketegangan dalam Pilkada DKI

  • Fathiyah Wardah

Tokoh-tokoh lintas agama menyampaikan keprihatinan mereka atas munculnya ketegangan sektarian terkait pemilihan gubernur DKI Kota Jakarta (17/10). (VOA/Fathiyah Wardah)

Tokoh-tokoh lintas agama menyampaikan keprihatinan mereka atas munculnya ketegangan sektarian terkait pemilihan gubernur DKI Kota Jakarta (17/10). (VOA/Fathiyah Wardah)

Prihatin atas munculnya ketegangan sektarian dalam pemilihan gubernur Jakarta, para tokoh agama meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana.

Ketegangan meluap setelah pernyataan Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama soal surat al-Maidah dalam al-Quran memicu protes keras dari sebagian umat Islam.

Dalam unjuk rasa besar-besaran Jumat pekan lalu, sekitar 12 ribu Muslim mendesak polisi mengusut Gubernur dengan tuduhan penistaan agama, seperti dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (17/10), Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom membacakan pernyataan sikap para tokoh dari enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia, ditambah perwakilan dari Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Din Syamsuddin dari Interreiligous Centre (IRC) Indonesia.

Keenam tokoh agama itu menyatakan keprihatinan mendalam atas berkembangnya suasana kehidupan bangsa yang menampilkan gejala pertentangan dan wacana antagonistik. Hal ini berpotensi mengganggu kerukunan hidup umat beragama dan bisa menggoyahkan persatuan serta kesatuan bangsa.

Gomar menambahkan para tokoh lintas agama meminta semua pihak menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat, terutama menyinggung wilayah sensitif terkait keyakinan agama, suku, ras, dan antar-golongan.

"...memesankan kepada pemerintah segera hadir sesuai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatasi gejala pertentangan dalam kehidupan masyarakat, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penanggulangan masalah," ujarnya.

"...segala bentuk kekerasan adalah tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Karena itu, kami memesankan kepada masyarakat untuk menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun kekerasan modal," tambahnya.

Para tokoh lintas agama juga menyerukan semua warga bangsa mendorong proses demokrasi Indonesia berjalan aman, jujur, adil, serta mengindahkan nilai-nilai moral serta etika keagamaan.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menegaskan tujuan pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan pemimpin baik.

"Untuk bisa mendapatkan pemimpin baik maka cara-cara kita tempuh dalam proses pemilukada itu juga harus baik. Agar bisa terselenggara pemilukada baik, peserta pemilukada harus menjunjung tinggi akhlakul karimah dan etika," ujarnya.

Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu Indonesia Uung Sendana meminta isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dihindari selama berkampanye. Uung mendorong pasangan calon, pendukung, dan tim sukses mengedepankan persatuan dan kesatuan, serta mencegah tindakan kekerasan.

Gubernur Basuki sebelumnya telah meminta maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci al-Quran. Menurutnya, ia bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam. Dia juga meminta agar polemik mengenai ucapannya itu tak lagi diperpanjang.

"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," ujarnya.

Din Syamsuddin tidak bersedia mengomentari soal apakah polisi harus segera mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Dia hanya mengatakan semuanya diserahkan kepada aparat hukum. [lt]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG