Tautan-tautan Akses

Terima Banyak Protes, DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas

  • Fathiyah Wardah

Unjuk rasa menolak pengesahan RUU Ormas di depan gedung DPR, Jakarta (25/6). (VOA/Fathiyah Wardah)

Unjuk rasa menolak pengesahan RUU Ormas di depan gedung DPR, Jakarta (25/6). (VOA/Fathiyah Wardah)

DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan menyusul protes dari banyak kalangan.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang rencananya akan dilakukan Selasa (25/6).

Ketua Panitia Khusus Rancangan Organisasi Kemasyarakatan Abdul Malik Haramain mengatakan, seluruh fraksi di DPR sepakat perlu adanya tahapan sosialisasi sekali lagi terkait RUU Ormas ini.

Sosialisasi tersebut perlu dilakukan, kata Haramain, karena masih banyak ormas yang tidak menyetujui RUU Ormas itu.

Dalam sosialisasi ini, lanjut Haramain, pihaknya juga akan menerima masukan dari berbagai ormas maupun elemen yang masih menolak RUU yang telah dibahas selama dua tahun tersebut.

Tahapan sosialisasi, tambahnya, akan dilakukan selama seminggu dan rencananya RUU Ormas ini akan disahkan pada 2 Juli mendatang.

“Konfirmasi dan klarifikasi serta penjelasan pasal demi pasal atau substansi Undang-undang kepada ormas-ormas. Nanti pasti ada masukan. Masukannya seperti apa baru kita catat dan kemudian kita masukan ke Undang-Undang. Pimpinan DPR akan mengundang stakeholder itu kemudian kita berdialog, kita sosialisasikan pasal demi pasal, mudah-mudahan di forum itu ada titik temu sehingga kita bisa mengesahkan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pihaknya sangat menghargai penundaan pengesahan RUU Ormas yang dilakukan DPR.

“Dengan semangat untuk kebaikan semua artinya kalau ada hal-hal yang perlu dijelaskan kita jelaskan, kalau ada hal-hal yang perlu disempurnakan kita sempurnakan. Tapi prinsipnya DPR sangat membuka kesempatan untuk mendengarkan dari berbagai pihak dan pemerintah menyetujui,” ujarnya.

RUU Ormas merupakan revisi atas Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

Saat sidang paripurna DPR yang membahas RUU Ormas berlangsung, ratusan orang dari berbagai organisasi melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR Senayan, menolak pengesahan RUU tersebut.

Koordinator aksi, Baris Silitongan mengatakan RUU Ormas sangat tidak berguna untuk rakyat Indonesia. Menurutnya ada beberapa pasal dalam RUU tersebut yang benar-benar membelenggu kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.

“Muspida (Musyarawah Pimpinan Daerah) di setiap daerah berhak memberhentikan sementara ormas-ormas yang dianggap tidak baik. Nah, parameter tidak baiknya itu tidak ada ukurannya dan ini sangat berbahaya. Terus kalau kita mau bikin ormas yang sifatnya nasional, harus ada sembilan kantor di seluruh Indonesia. Ini kan kita bukan bikin partai politik, kita kan ormas,” ujarnya.

Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Ormas ini juga dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai RUU ini tidak ada manfaatnya jika disahkan. PP Muhammadiyah, lanjutnya, masih melihat kerancuan nalar dan kesalahan asumsi dasar tentang relasi negara dan masyarakat madani dalam RUU Ormas tersebut.

RUU Ormas seperti ini, tambah Din, akan menyejajarkan Indonesia dengan negara-negara seperti Mesir, Kamboja, Bangladesh dan Arab Saudi yang mengatur organisasi sosial kemasyarakatan dengan ketat dan membelenggu.

“Nah ini yang kami nilai tidak positif dalam demokrasi kita. Peluang bagi konflik ormas mungkin terjadi, itulah pintu masuk bagi intervensi,” ujarnya.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG