Tautan-tautan Akses

Tentang Permohonan Palestina, Israel Ajak Pembicaraan Damai


PM Israel Benjamin Netanyahu saat berpidato di depan Majelis Umum PBB di New York (23/9). Israel menentang upaya Palestina di PBB.

PM Israel Benjamin Netanyahu saat berpidato di depan Majelis Umum PBB di New York (23/9). Israel menentang upaya Palestina di PBB.

PM Netanyahu menyalahkan Palestina dan menegaskan sikap Israel bahwa perdamaian tidak bisa datang melalui resolusi PBB.

Israel menentang upaya Palestina untuk meminta pengakuan PBB sebagai negara merdeka, dengan menyatakan hal itu tidak memajukan perdamaian Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pidato di Majelis Umum, mengusulkan dimulainya segera pembicaraan damai di PBB, jika kedua pihak serius untuk mencapai kesepakatan.

Netanyahu menegaskan sikap Israel bahwa perdamaian tidak bisa datang melalui resolusi PBB. Ia menyalahkan Palestina karena menolak memulai kembali pembicaraan langsung, dengan mengatakan masalah intinya bukanlah perluasan permukiman Israel melainkan penolakan Palestina untuk menerima negara Yahudi.

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas hari Jumat meminta PBB agar mengakui Palestina sebagai negara merdeka, meskipun Amerika dan Israel menentang upaya itu. Berpidato dalam Majelis Umum PBB setelah mendapat sambutan meriah, Presiden Otorita Palestina itu menyebut Israel “negara penjajah” dan menilai kekuasaan Israel atas wilayah Palestina adalah kebijakan “penjajahan kolonial.”

Presiden Abbas juga mengatakan, akibat perluasan perumahan Israel di wilayah Palestina proses perdamaian ambruk, menyebabkan warga Palestina tidak punya alternatif selain mencari pengakuan atas negara itu secara sepihak. Ditambahkan, pembangunan permukiman Israel yang berkelanjutan adalah ancaman bagi pembentukan negara Palestina. Abbas mengatakan tidak seorang pun yang "berhati nurani" bisa menolak upaya Palestina mendapat pengakuan PBB sebagai negara.

Hari Jumat sore, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengirim permohonan Palestina itu ke Dewan Keamanan PBB untuk dipertimbangkan. Butuh waktu berminggu-minggu bagi Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan permohonan itu, memungkinkan lebih banyak waktu bagi diplomasi sebelum Palestina mempertimbangkan langkah selanjutnya – mengupayakan agar Majelis Umum PBB menaikkan status mereka menjadi negara pengamat tanpa hak pilih.

Sementara itu, kuartet mediator perdamaian Timur Tengah, Amerika, Uni Eropa, Rusia dan PBB hari Jumat meminta Palestina dan Israel untuk memulai kembali pembicaraan yang macet.

XS
SM
MD
LG