Tautan-tautan Akses

Taiwan Siap Hadapi Gelombang Spionase Baru dari China


Presiden terpilih Tsai Ing-wen berniat untuk meningkatkan anggaran untuk spionase Taiwan (foto: dok).

Presiden terpilih Tsai Ing-wen berniat untuk meningkatkan anggaran untuk spionase Taiwan (foto: dok).

Partai yang akan berkuasa di Taiwan mengisyaratkan tekad bersikap lebih keras mengenai spionase yang dilakukan pemerintah China.

Partai yang akan berkuasa di Taiwan mengisyaratkan tekad untuk bersikap lebih keras mengenai spionase yang dilakukan China, sementara hubungan antarselat memburuk dan meningkatnya kontak antara kedua pihak membuat spionase semakin mudah.

Pemerintah Partai Progresif Demokratik pimpinan presiden terpilih Tsai Ing-wen berniat untuk meningkatkan anggaran. Para pakar juga menyatakan pemerintah Taiwan mungkin menambah unit spionase cyber ke kementerian pertahanan. Parlemen, yang dikuasai partai yang sama, berniat meloloskan suatu rancangan undang-undang sebelum akhir tahun ini yang akan mengurangi pensiun bagi pensiunan militer Taiwan yang menjadi mata-mata untuk China.

Para analis menyatakan kasus-kasus spionase, yang mempermalukan Taiwan pada November lalu dan kembali terjadi pekan ini, terus meningkat karena China akan kekurangan saluran resmi untuk mendapat informasi mengenai pemerintah baru Taiwan setelah 20 Mei mendatang, ketika Tsai mulai menjabat. Tsai dan Beijing belum sepakat mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mempertahankan dialog yang diadakan kedua pihak sejak 2008 di bawah pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou yang berkuasa sekarang.

China dan Taiwan memiliki pemerintahan terpisah sejak perang saudara di China pada tahun 1940-an. China mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan menegaskan bahwa keduanya akan bersatu kelak. China juga mensyaratkan kedua pihak untuk menganggap sebagai bagian dari China sebelum mengadakan pembicaraan apapun. Tetapi Tsai menginginkan Taiwan untuk memperkuat otonominya ketimbang berpaling lebih dekat ke China.

Selama enam tahun terakhir, Taiwan telah mengungkap sedikitnya 33 kasus yang melibatkan warganya yang menjual informasi penting terkait masalah pertahanan. Para analis meyakini, sebagian kasus itu melibatkan perempuan serta uang sebagai imbalan. [uh/ab]

XS
SM
MD
LG