Tautan-tautan Akses

Tahun Baru dan Harapan Papua Terhadap Jokowi

  • Nurhadi Sucahyo

Wilayah Karubaga, Tolikara, Papua (foto: Wikipedia)

Wilayah Karubaga, Tolikara, Papua (foto: Wikipedia)

Presiden Joko Widodo menghabiskan acara pergantian tahun 2015-2016 di Raja Ampat, Papua. Pilihan ini menandakan perhatian cukup dari presiden terhadap wilayah paling timur di Indonesia itu. Namun, masih banyak yang harus dilakukan.

Berbicara mengenai tahun 2015 dan Papua, tentu tidak bisa melupakan insiden Tolikara yang terjadi pada perayaan Idul Fitri lalu. Konflik keagamaan relatif jarang terjadi di Papua, sebab kekerasan lebih banyak didominasi oleh isu-isu terkait keinginan merdeka.

Namun, menurut relawan organisasi kemanusiaan Dompet Dhuafa, Imam Alfaruq yang terjun langsung ke Papua, ada bara dalam sekam terkait konflik sosial di daerah ini. Imam yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik di Tolikara melihat kesenjangan sosial sebagai salah satu faktor penting.

Imam memberikan contoh pola konsumsi yang berdampak pada ketergantungan ekonomi. Masyarakat Papua yang aslinya memakan sagu, kini beralih ke nasi. Padahal mereka tidak dapat menanam padi. Jadilah kemudian, Papua tergantung kepada para pedagang yang mayoritas datang dari pulau lain. Diakui atau tidak, konflik kemudian muncul karena masyarakat asli Papua tidak berdaya, bahkan dalam hal kebutuhan pokok mereka.

“Ada sebuah kesenjangan. Kami sempat berdiskusi dengan masyarakat Papua, mereka mengatakan kepada saya: mereka (masyarakat pendatang) di tanah kami, mereka bisa tidur enak di kasur sedangkan kami tetap di honai. Ketika kami memperoleh uang, kami membelanjakan ke mereka, mereka mendapat uang dan kami memperoleh makanan yang kemudian kami masak. Akan tetapi setelah itu, kami tidak memiliki apa-apa,” kata Imam Alfaruq.

Imam mengatakan, Presiden Jokowi harus menjadikan pendidikan sebagai faktor penting jika ingin membangun Papua. Jokowi juga harus mendorong masyarakat pendatang untuk lebih peduli dalam hubungan sosial dengan masyarakat asli, karena bagaimanapun mereka memperoleh keuntungan ekonomi di tanah Papua.

Tokoh pemuda Papua yang aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Junaidi Boyratan juga mengakui bahwa kesenjangan sosial menjadi salah satu akar konflik di Papua. Di luar persoalan penegakan HAM, aksi militer, atau isu Papua merdeka, masalah ekonomi sebenarnya mendominasi tetapi kurang memperoleh perhatian.

Junaidi menyambut baik penerapan status otonomi khusus bagi Papua, tetapi mengkritisi pelaksanaannya. Status ini membuka kesempatan tokoh asli Papua untuk menjadi pemimpin puncak di daerah. Namun, kehadiran orang asli Papua tidak berdampak besar karena mereka pun kurang peduli dengan persoalan nyata yang dihadapi rakyat miskin Papua.

“Contoh saja di Mimika ini dan atau di daerah lain, sampai beberapa kali pemerintah daerah mendapat teguran dari pusat, gara-gara setelah dilantik, setelah menjadi bupati atau gubernur, mereka justru tidak pernah ada di Papua, malah lebih banyak ada di Jakarta. Ini harus menjadi perhatian serius juga, karena keadaan inilah yang membuat pemerintah daerah tidak fokus untuk mengurusi masyarakat,” kata Junaidi.

Junaidi berharap, kehadiran Presiden Joko Widodo di Papua kali ini bisa memberi perubahan. Presiden diharapkan menyentuh masalah mendasar di Papua, yaitu kemiskinan, pendidikan dan kesenjangan ekonomi.

Sekretaris Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri juga berharap banyak pada Jokowi. Tidak sekedar melewatkan tahun baru di Papua, presiden harus lebih mendengar aspirasi rakyat Papua. Leonard mengkritik pola komunikasi Jokowi ke rakyat Papua yang belum baik. Komunikasi yang kurang baik itu, kadang melahirkan program yang justru tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Papua.

“Saya tidak melihat adanya perubahan yang signifikan yang dilakukan, justru beberapa kebijakan yang diambil itu selalu bertentangan dengan kehendak rakyat. Misalnya, pergi ke Merauke dan membuka panen raya padi dan mengumumkan penggunaan 250 ribu hektar tanah. Nah, pertanyaan saya, kedatangan Jokowi ke Papua itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan orang Papua atau kepentingan nasional? Dan nasional itu siapa? Karena kalau nasional itu dalam kerangka kemakmuran nasional dan mengorbankan masyarakat lokal pemilik hak ulayat di sana, ya menurut saya tidak ada manfaatnya kehadiran beliau ke Papua,” kata Leonard Imbiri.

Tahun berganti dan Papua terus menghadapi berbagai persoalan. Semua pihak berharap Jokowi bisa memberikan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian masalah-masalah di tanah kaya ini. Seperti dikatakan Leonard, laporan pejabat daerah ke presiden selalu manis dan enak didengar. Namun kenyataan kadang begitu jauh berbeda. [ns/em]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG