Tautan-tautan Akses

Strategi Pemerintah untuk Atasi Masalah Pertanian Dinilai Belum Tepat

  • Iris Gera

Peneliti pertanian mengritik kebijakan pemerintah menjadikan impor sebagai keputusan akhir mengatasi sektor pertanian dalam negeri, terutama beras (foto: dok).

Peneliti pertanian mengritik kebijakan pemerintah menjadikan impor sebagai keputusan akhir mengatasi sektor pertanian dalam negeri, terutama beras (foto: dok).

Pemerintah sudah memberi sinyal bersiap-siap kemungkinan mulai akan impor beras. Menurut peneliti pertanian, Ndang Sukara para peneliti siap membantu pemerintah atasi persoalan pertanian karena menurutnya kelihatannya pemerintah masih bingung dan belum memiliki strategi tepat.

Kepada pers di Jakarta baru baru ini, Menteri Pertanian Suswono menegaskan, kemungkinan dalam waktu dekat pemerintah akan impor beras karena harga beras terus naik di pasar. Namun, Menteri Pertanian berjanji semaksimal mungkin akan menekan impor beras tahun ini dan akan tetap mendahulukan beras hasil produksi petani dalam negeri.

“Sebagaimana yang diharapkan sampai 2,7 juta ton, kemudian kalau juga BULOG (Badan Urusan Logistik, red.) sudah mengumpulkan sebanyak itu sebetulnya tidak perlu impor karena dia bisa melakukan operasi pasar kapanpun dengan stok yang ada, jadi masalahnya kemarin ini stok BULOG menipis karena BULOg tidak bisa mengambil dari dalam negeri karena harganya di atas HPP (harga pembelian pemerintah, red.), ya meskipun ada Inpres nomor 8 kalau Bulog bisa membeli sesuai harga pasar tapi faktanya harga makin naik,” ujar Mentan Suswono.

Menurut peneliti pertanian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ndang Sukara, seharusnya pemerintah tidak menjadikan impor sebagai keputusan akhir mengatasi sektor pertanian dalam negeri terutama beras.

Jika hal itu terus terjadi, maka Indonesia akan semakin bergantung pada impor. Ia menambahkan peneliti sebenarnya selalu siap membantu pemerintah karena yang harus segera ditangani adalah akar persoalan mengenai ketidakberdayaan pemerintah mengatasi sektor pertanian sehingga gempuran impor tidak dapat dihindari.

“Yang paling diutamakan itu memang memperbaiki produksi itu kan pasti harus ada effort yang luar biasa karena kita kan kebablasan dulu dengan Revolusi Hijau, jadi harus mengembalikan kondisi lahan pertanian itu menjadi lebih subur, kondisi tambak menjadi lebih subur lagi, kita di LIPI memang sedang menggenjot usaha-usaha ke arah situ dengan memperkenalkan teknologi-teknologi baru, menggunakan jasa mikroba yang kita desain sedemikian rupa sehingga dia bisa mengembalikan kesuburan lahan,” papar Ndang Sukara.

Ndang Sukara menambahkan, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pertanian juga menjadi persoalan serius untuk segera ditangani pemerintah. Karena jika tidak, menurutnya sektor pertanian di Indonesia semakin tertinggal oleh negara-negara lain.

“Sadar atau tidak kan sebagian besar dari masyarakat petani pendidikannya sangat rendah, dan itu memang (untuk) jangka panjang, harus itu perlu membangun sekolah kejuruan yang lebih banyak untuk bisa mengolah hasil pertanian, untuk bisa diproses menjadi barang-barang untuk kebutuhan. (Sehingga), jangan sampai kita ekspor bahan mentah kemudian kita mengimpor bahan jadi padahal itu bahan bakunya milik kita sendiri. Jadi dalam arti kata pembangunan ekonomi di kita, pertumbuhan ekonomi memang ada tapi kan sebagian besarnya mungkin hampir 80 persen itu berbasis kepada konsumsi, artinya nggak ada nilai tambah dan keringat bangsa Indonesia di dalam.”

Sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak akan impor beras tahun ini karena diperkirakan stok beras akan surplus sekitar 2 juta ton. Namun, niat tersebut berubah dan pemerintah menegaskan kesimpulan impor tidaknya beras akan diputuskan April mendatang karena harga beras terus naik sehingga berpengaruh negatif terhadap harga pembelian pemerintah atau HPP.

XS
SM
MD
LG