Tautan-tautan Akses

Menlu Sri Lanka Paparkan Upaya Rekonsiliasi dengan Masyarakat Tamil

  • Lisa Schlein

Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Mangala Samaraweera (foto: dok).

Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Mangala Samaraweera (foto: dok).

Bertentangan dengan kebijakan pemerintah Sri Lanka sebelumnya, pemerintahan yang sekarang berjanji untuk mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi dengan masyarakat Tamil di negara itu.

Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Mangala Samaraweera menekankan upaya-upaya untuk mencapai tujuan ini dalam pembukaan sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Pidato Menlu Sri Lanka itu terdengar seperti pengakuan panjang atas kesalahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya.

Mangala Samaraweera mengatakan pemilu parlemen bulan lalu telah menggeser ekstremis dari kekuasaan dan memungkinkan partai-partai lain membentuk pemerintahan persatuan. Samaraweera mengatakan ini merupakan pertanda baik bagi berlangsungnya reformasi.

“Ini termasuk memastikan bahwa nilai-nilai kesetaraan universal, keadilan dan kebebasan ditegakkan dengan cara membina rekonsiliasi antara masyarakat dan mengusahakan penyelesaian politik," kata Samaraweera.

Menteri Samaraweera mengatakan pengangkatan pemimpin oposisi Tamil dan menteri kehakiman yang baru akan menjamin tidak seorangpun diabaikan hak-haknya karena alasan etnis, agama, golongan atau gender.

Pemerintah Sri Lanka sebelumnya gagal menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan militer dan pemberontak Macan Tamil menjelang berakhirnya perang saudara selama 26 tahun. PBB akhirnya melakukan penyelidikan sendiri. Laporan penyelidikan itu akan dikeluarkan hari Rabu.

Menteri Samaraweera mengakui reputasi militer negara itu cemar karena kejadian-kejadian ini. Ia menyalahkan hal ini pada sistim dan budaya yang diciptakan oleh segelintir orang yang berkuasa.

Menteri itu mengatakan yakin kredibilitas militer akan pulih sementara pemerintah saat ini mengupayakan penyelesaian politik untuk mengatasi keluhan-keluhan warga Tamil.

Menteri Sri Lanka itu mengatakan pemerintahnya berencana untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti di Afrika Selatan. Ia mengatakan komisi itu akan membuka kantor untuk menangani orang-orang yang hilang, membentuk sistim hukum yang adil dan membuka kantor untuk mengurus ganti rugi bagi para korban perang.

Menteri Samaraweera mengatakan pemerintah Sri Lanka berencana untuk memberlakukan konstitusi baru yang akan menjamin hak-hak sipil dan hak politik bagi semua orang. PBB sebelumnya mengatakan sekitar 40 ribu orang tewas menjelang berakhirnya perang bulan Mei 2009 dan sebagian besar korban adalah dari pihak Tamil.

XS
SM
MD
LG