Tautan-tautan Akses

Sidang Dewan HAM PBB Bahas Hak Migran dan Pengungsi

  • Lisa Schlein

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra’ad Al Hussein akan membuka sidang Dewan HAM PBB Senin (14/9) di Jenewa (foto: dok).

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra’ad Al Hussein akan membuka sidang Dewan HAM PBB Senin (14/9) di Jenewa (foto: dok).

Hak-hak asasi para migran dan pengungsi akan menjadi agenda utama sidang Dewan HAM PBB. Sidang tahunan ke 30 dewan itu dibuka hari Senin (14/9) dan dijadwalkan berlangsung sampai 2 Oktober.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra’ad Al Hussein, akan memulai sidang selama tiga minggu dengan informasi terbaru mengenai krisis dan situasi yang terjadi di seluruh dunia.

Duta besar Jerman dan Presiden Dewan HAM PBB Joachim Ruecker mengatakan situasi migran dan pengungsi di Eropa dan ditempat-tempat lainnya akan menjadi fokus pidato itu.

"Masalah imigrasi dan pengungsi menjadi tantangan besar bagi kita semua, bukan hanya negara-negara asal tapi juga negara-negara transit dan negara-negara tujuan. Ini adalah situasi yang juga harus diatasi dengan mencermati akar penyebab perpindahan ini. HAM sangat penting dalam semua aspek krisis ini," ungkap Ruecker.

Ruecker mengatakan tidak dihormatinya HAM sering menjadi akar penyebab migrasi. Ia mengatakan tidak dihormatinya hak-hak sipil dan politik atau hak sosial dan ekonomi rakyat sering mendorong rakyat untuk melarikan diri dari negara asal mereka.

Ke 47 anggota dewan akan menghadapi agenda sulit mengenai pelanggaran HAM global. Para akar HAM akan menyampaikan laporan-laporan mengenai isu-isu seperti penahanan sewenang-wenang, penghilangan secara paksa dan penyiksaan.

Situasi di 30 negara akan disorot termasuk laporan-laporan penyelidikan situasi HAM di Suriah dan Ukraina. Dewan akan mengadakan diskusi panel mengenai HAM di Korea Utara dengan berfokus pada penculikan-penculikan terhadap warga asing.

Delegasi tingkat tinggi dari Sri Lanka akan datang ke Jenewa menjelang laporan penting mengenai dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama 30 tahun perang saudara di negara itu. Mantan presiden negara itu gagal menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemberontak Macan Tamil menjelang berakhirnya perang itu, sehingga tahun lalu Dewan HAM PBB memutuskan melakukan penyelidikannya sendiri.

Laporan itu akan disampaikan kemudian dalam sidang Dewan. Tapi untuk mengantisipasi acara itu menteri luar negeri Sri Lanka, Mangala Samaraweera akan berpidato pada hari pembukaan sidang. Ke 47 negara anggota diharapkan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang ikut disponsori oleh Amerika mengenai tragedi HAM yang tidak terselesaikan ini pada akhir sidang itu.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG