Tautan-tautan Akses

Setahun Presiden Jokowi: Pemberantasan Korupsi dan Kebebasan Beragama Terburuk

  • Petrus Riski

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, 18 Februari 2015 (Foto: dok).

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, 18 Februari 2015 (Foto: dok).

Setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, banyak persoalan dan pekerjaan rumah yang dinilai belum mampu diselesaikan, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi serta pemenuhan hak sipil dan politik masyarakat.

Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JAID) memberi nilai 4,5 dari 10 angka terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam kurun waktu satu tahun.

Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JAID), Aan Anshori mengatakan, masih rendahnya nilai untuk kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dipengaruhi oleh rendahnya upaya pemberantasan korupsi, hingga lemahnya pemerintah dalam menghadapi korporasi yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan, sehingga berdampak pada bencana kabut asap yang merugikan banyak masyarakat.

“Setahun kepemimpinan Jokowi saya kira, saya memberi nilai 4,5 karena beberapa faktor, yang pertama adalah Jokowi belum menunjukkan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa upaya pelemahan KPK juga dipengaruhi oleh lambannya Jokowi dalam merespon berbagai praktek kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan huru hara politik terkait dengan penunjukkan BG sebagai Kapolri. Juga dipicu oleh ketidak sensitifitasan dari Jokowi terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin tinggi,” kata Aan Anshori.

Aan Anshori juga menyoroti berbagai persoalan kekerasan yang terjadi di masyarakat yang tidak segera diselesaikan, terutama mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas.

“Jokowi serasa lupa bahwa dia pernah berjanji selama kampanye, yang tercantum dalam Nawacita itu. Kita tahu bahwa praktek penutupan dan pengrusakan gereja di pemerintahan Jokowi juga tidak boleh dipandang enteng. Yang terakhir adalah rencana 10 perobohan gereja di Aceh Singkil yang Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi untuk melarang hal itu terjadi. Ini catatan buruk terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di pemerintahan Jokowi dalam satu tahun ini,” lanjutnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Fatkhul Khoir mengungkapkan, pada tingkatan Jawa Timur, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga belum mampu menyelesaikan konflik terkait kebebesan berkeyakinan dan beribadah warga Syiah Sampang, yang terjadi sejak jaman pemerintahan presiden sebelumnya.

“Konteks Jawa Timur yang paling menonjol adalah soal warisan masa lalu kan, ini warisan Presiden masa lalu, terkait dengan penyelesaian terhadap kasus Syiah Sampang yang sampai hari ini belum juga ada progress dari Presiden Jokowi. Karena kita melihat bahwa Lukman Hakim sebagai Menteri Agama, dia menjabat di era SBY menggantikan Suryadharma Ali, beliau berkunjung ke rusun, mengatakan bahwa kalau dia terpilih kembali sebagai Menteri Agama di era Jokowi, dia akan mencoba membuat skema terkait dengan penyelesaian," lanjutnya.

Anak pengungsi Syiah Sampang di rumah susun Puspa Agro, Sisoarjo, Jawa Timur, menanti kapan bisa pulang ke kampung halalaman (Foto: VOA/Petrus Riski)

Anak pengungsi Syiah Sampang di rumah susun Puspa Agro, Sisoarjo, Jawa Timur, menanti kapan bisa pulang ke kampung halalaman (Foto: VOA/Petrus Riski)

"Namun kemudian sampai hari ini kita belum tahu secara detil apa yang akan dilakukan Menteri Agama terkait dengan upaya penyelesaian terhadap komunitas Syiah Sampang yang sampai hari ini masih berada di rusun Jemundo,” imbuh Fathkul Khoir.

Fatkhul Khoir juga menyoroti banyaknya kasus sengketa agraria yang melibatkan aparat keamanan, yang berujung pada aksi kekerasan dan tindak kesewenang-wenangan. KontraS mendesak pemerintah melakukan langkah konkrit dan cepat, dalam menyelesaikan berbagai persoalan hak sipil dan politik masyarakat.

“Kalau posisi ini dibiarkan begitu saja, tidak ada upaya yang cukup serius dari pemerintah, dalam konteks pemenuhan terhadap hak sipil politik bagi masyarakat Indonesia, dan juga bagaimana upaya penyelesaian terkait dengan sengketa agraria di Jawa Timur, saya kira ini akan berdampak pada munculnya kekerasan-kekerasan. Di Jawa Timur konflik tanah itu hampir 75 persen, itu melibatkan aparat TNI,” kata Fatkhul Khoir. [pr/eis]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG