Tautan-tautan Akses

WHO: Sepertiga Perempuan di Dunia Korban KDRT


Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Foto: ilustrasi).

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Foto: ilustrasi).

Antara 100 sampai 140 juta perempuan adalah korban mutilasi genital, sekitar 70 juta anak perempuan dinikahkan sebelum usia 18, dan sekitar 7 persen perempuan berisiko diperkosa dalam hidup mereka, menurut studi tersebut.

Upaya-upaya yang ada sekarang ini untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup karena sepertiga perempuan di dunia ternyata mengalami kekerasan fisik, menurut serangkaian studi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang diterbitkan Jumat (21/11).

Antara 100 sampai 140 juta perempuan adalah korban mutilasi genital dan sekitar 70 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18, seringkali secara paksa.

Dan sekitar tujuh persen perempuan berisiko diperkosa dalam hidup mereka, menurut studi tersebut.

Kekerasan tersebut, diperburuk dalam konflik dan krisis kemanusiaan, memiliki konsekuensi-konsekuensi dramatis pada kesehatan fisik dan mental para korban.

"Tidak ada tongkat ajaib yang akan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Namun bukti menunjukkan bahwa perubahan dalam sikap dan perilaku adalah mungkin, dan dapat dicapai kurang dari satu generasi," ujar Charlotte Watts, profesor di London School of Hygiene and Tropical Medicine, yang merupakan salah satu dari peneliti studi tersebut.

Studi itu mengatakan bahkan di tempat-tempat dengan undang-undang yang keras, banyak perempuan yang masih menjadi korban diskriminasi, kekerasan dan kurangnya akses memadai terhadap layanan-layanan kesehatan dan legal.

"Identifikasi awal perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan dan respon positif dan efektif dapat memperbaiki hidup dan kesejahteraan perempuan, dan membantu mereka mengakses layanan-layanan vital," ujar Claudia Garcia-Moreno, dokter di WHO.

Para peneliti mengatakan gebrakan sebenarnya dapat dilakukan atas kekerasan terhadap perempuan jika pemerintah menyediakan lebih banyak sumber daya pada perlawanan tersebut dan menyadari bahwa hal itu merupakan penghalang pertumbuhan ekonomi.

Para pemimpin dunia harus mengubah aturan-aturan diskriminatif dan lembaga-lembaga yang mendorong ketidaksetaraan yang mendorong lebih banyak kekerasan.

Selain itu, menurut para peneliti studi ini, pemerintah-pemerintah harus mendorong riset dan secara cepat mengambil langkah-langkah yang telah terbukti berhasil.

"Ada beberapa penemuan yang menjanjikan untuk memperlihatkan apa yang bekerja dengan baik untuk mencegah kekerasan. Tantangan ke depan adalah untuk mengembangkan bukti pencegahan dan mendukung respon-respon terhadap lebih banyak situasi dan bentuk kekerasan," ujar Cathy Zimmerman, dokter di London School of Hygiene and Tropical Medicine. – (AFP)

XS
SM
MD
LG