Tautan-tautan Akses

Seorang Mahasiswa Malaysia Didakwa Makar

  • Kate Lamb

Aktivis Malaysia Adam Adli dikawal polisi di pengadilan di Kuala Lumpur, 2013.

Aktivis Malaysia Adam Adli dikawal polisi di pengadilan di Kuala Lumpur, 2013.

Adam Adli didakwa tahun lalu setelah mengeluarkan beberapa pernyataan termasuk ajakan agar masyarakat turun ke jalan.

Mahasiswa usia dua puluh lima tahun dan aktivis Adam Adli Abdul Halim diadili atas tuduhan mengeluarkan ucapan yang menghasut publik menjelang dan setelah pemilu Malaysia tahun lalu.

The Associated Press melaporkan dalam sebuah pertemuan politik setelah pemungutan suara, yang memperkirakan partai lama berkuasa di negara itu kembali berkuasa, ia mengatakan kepada orang-orang, "turun ke jalan untuk merebut kembali kekuatan kita."

Jaksa menuduh pernyataan tersebut dimaksudkan menghasut masyarakat untuk menggulingkan pemerintah.

Tapi pengacara Adam Adli mengatakan ucapan itu merupakan ekspresi kepedulian yang tulus karena publik khawatir terjadi kecurangan pemilu.

Setelah putusan Jumat pagi, mahasiswa itu mengunggah pesan tweet "bersalah," dan menulis, "memiliki pendapat yang berbeda tampaknya kini kejahatan menurut jaksa kami tercinta."

Maria Chin Abdullah, ketua kelompok pro-demokrasi Bersih di Malaysia, mengatakan dakwaan terhadap Adam Adli menunjukan bagaimana UU hasutan itu memungkinkan pemerintah mencap setiap pidato yang dianggap menyudutkan mereka sebagai kejahatan.

Menurut saya, ini mengirim pesan bahwa kebebasan berekspresi dapat dipidanakan tanpa ada batasnya. Jika kalian lihat UU hasutan itu sangat luas. Apa pun yang dianggap pemerintah sebagai hasutan, masuk dalam UU ini dan tidak ada pedoman jelas yang mengkategorikan hasutan,” kata Maria Abdullah.

17 warga Malaysia, termasuk politisi oposisi, aktivis dan akademisi, kini menghadapi tuduhan berdasarkan UU hasutan tahun 1948, dan enam orang lainnya sedang diselidiki.

Para aktivis pro-demokrasi mengatakan definisi yang luas dan tidak jelas dalam hukum berarti semua jenis pidato dapat dicap melanggar hukum.

Perdana Menteri Najib Razak tahun lalu mengatakan pemerintah berencana mengganti UU hasutan era kolonial dengan UU yang mendukung kebebasan berbicara lebih luas.

Jaksa Agung mengumumkan tanggal 9 September bahwa semua kasus yang tertunda akan ditinjau kembali.

Berkomentar tentang keputusan hari Jumat, organisasi Human Rights Watch di New York mengatakan pemerintah Malaysia menunjukkan "kecenderungan otoriter yang biasanya terkait dengan aturan partai tunggal dan bukan demokrasi."

Koalisi Malaysia telah berkuasa sejak kemerdekaan tahun 1957, menjadikannya salah satu dari pemerintahan terlama dalam sejarah. Mereka menang tipis dalam pemilu bulan Mei 2013.

Adam Adli dibebaskan dengan uang jaminan hari Jumat. Para pengacaranya mengatakan akan mengajukan banding atas keputusan dan hukuman tersebut.

XS
SM
MD
LG