Menjadi bagian negara Indonesia selama 24 tahun, negara kecil Timor Timur memperoleh kemerdekaannya tahun 2002. Tetapi, setelah hampir terjerumus dalam perang saudara tahun 2006, kira-kira 3.000 personil militer, polisi dan sipil PBB dikerahkan untuk menjaga stabilitas negara itu.
Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan dalam konferensi pers di Dili hari Rabu bahwa Timor Timur sedang mempersiapkan diri dengan keberangkatan beberapa ratus tentara PBB.
“Timor Timur kini tidak memerlukan operasi penjaga perdamaian PBB. Polisi Nasional Timor Timur telah memperkuat kapasitasnya, mereka berhasil membantu tiga putaran pemilihan presiden dan parlemen semenjak mengambil alih kepemimpinan bulan Maret 2011,” ujar Sekjen PBB itu.
Tahun ini dipandang sebagai kunci kemajuan Timor Timur dan secara keseluruhan banyak hal telah berjalan dengan baik.
Pemilu presiden dan parlemen di negara itu berjalan relatif lancar – sebuah ujian utama bagi rencana penarikan pasukan PBB akhir tahun.
Menanggapi pernyataan dari kelompok HAM, seperti Amnesty International, Sekjen PBB juga mencatat bahwa pelaku pelanggaran HAM pada masa lalu akan diseret ke pengadilan.
Tetapi, analis politik Edward Rees yang berkantor di Jakarta mengatakan tindakan itu tampaknya tidak sejalan dengan model pembangunan Timor Timur sekarang.
“Hal ini tentu tidak sejalan dengan semua yang dikatakan oleh pemerintah Timor Timur, setidaknya dalam lima tahun belakangan. Jika PBB menyerukan keadilan atas kejadian tahun 1975-1999, maka itu harus diadakan di Dewan Keamanan, bukan di Dili, karena kekuatan untuk menjalankan pengadilan tersebut ada di Washington, Tokyo, London dan Canberra, bukan di Dili,” ujarnya.
Sekitar100.000 - 200.000 penduduk Timor Timur tewas selama seperempat abad menjadi bagian Indonesia dan pelanggaran HAM terjadi secara luas.
Tetapi, para pemimpin Timor Timur secara konsisten lebih memilih pembangunan ekonomi dibandingkan proses hukum atas kejahatan masa lalu.
Karena ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam dan hampir separuh dari penduduk hidup dari pertanian kecil-kecilan, Timor Timur menghadapi tantangan pembangunan yang besar pada masa depan.
Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan dalam konferensi pers di Dili hari Rabu bahwa Timor Timur sedang mempersiapkan diri dengan keberangkatan beberapa ratus tentara PBB.
“Timor Timur kini tidak memerlukan operasi penjaga perdamaian PBB. Polisi Nasional Timor Timur telah memperkuat kapasitasnya, mereka berhasil membantu tiga putaran pemilihan presiden dan parlemen semenjak mengambil alih kepemimpinan bulan Maret 2011,” ujar Sekjen PBB itu.
Tahun ini dipandang sebagai kunci kemajuan Timor Timur dan secara keseluruhan banyak hal telah berjalan dengan baik.
Pemilu presiden dan parlemen di negara itu berjalan relatif lancar – sebuah ujian utama bagi rencana penarikan pasukan PBB akhir tahun.
Menanggapi pernyataan dari kelompok HAM, seperti Amnesty International, Sekjen PBB juga mencatat bahwa pelaku pelanggaran HAM pada masa lalu akan diseret ke pengadilan.
Tetapi, analis politik Edward Rees yang berkantor di Jakarta mengatakan tindakan itu tampaknya tidak sejalan dengan model pembangunan Timor Timur sekarang.
“Hal ini tentu tidak sejalan dengan semua yang dikatakan oleh pemerintah Timor Timur, setidaknya dalam lima tahun belakangan. Jika PBB menyerukan keadilan atas kejadian tahun 1975-1999, maka itu harus diadakan di Dewan Keamanan, bukan di Dili, karena kekuatan untuk menjalankan pengadilan tersebut ada di Washington, Tokyo, London dan Canberra, bukan di Dili,” ujarnya.
Sekitar100.000 - 200.000 penduduk Timor Timur tewas selama seperempat abad menjadi bagian Indonesia dan pelanggaran HAM terjadi secara luas.
Tetapi, para pemimpin Timor Timur secara konsisten lebih memilih pembangunan ekonomi dibandingkan proses hukum atas kejahatan masa lalu.
Karena ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam dan hampir separuh dari penduduk hidup dari pertanian kecil-kecilan, Timor Timur menghadapi tantangan pembangunan yang besar pada masa depan.
