Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak pemerintah Myanmar, menentukan status kewarganegaraan Muslim Rohingya menjelang pemilu yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini.
Ban Ki-moon mengatakan kepada para pejabat regional dalam pertemuan tentang Myanmar hari Jumat di PBB bahwa ketegangan masyarakat yang berlangsung di negara bagian Rakhine di bagian barat negara itu bisa menjadi "kerusuhan serius."
Negara bagian itu menjadi tempat bentrokan mematikan antara masyarakat penganut Budha dan sebagian besar warga Muslim Rohingya, banyak dari mereka tidak memiliki status kewarganegaraan.
Ban Ki-moon mengatakan, "Sudah ada tanda-tanda gangguan perbedaan etnis dan agama dieksploitasi menjelang pemilu," dan mengatakan proses reformasi terancam bahaya jika penyebab ketegangan ini tidak ditangani.
Myanmar, negara mayoritas Budha, tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya. Pejabat pemerintah, dan banyak penduduk setempat, memandang penduduk Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh.
Kerusuhan sektarian menewaskan 280 warga Rohingya dan 140 ribu lainnya mengungsi bulan Juni 2012. Sejak itu, puluhan ribu warga Muslim Rohingya terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi.
Sekjen PBB Desak Myanmar Tentukan Status Penduduk Rohingya
Negara bagian itu menjadi tempat bentrokan mematikan antara masyarakat penganut Budha dan sebagian besar warga Muslim Rohingya, banyak dari mereka tidak memiliki status kewarganegaraan.
