Tautan-tautan Akses

17 Negara Dukung Rencana Pemerintahan Persatuan Libya


Dari kiri: Menlu AS John Kerry, Menlu Italia Paolo Gentiloni dan utusan khusus PBB untuk Libya Martin Kobler memberikan konferensi pers bersama usai pembicaraan di Roma, Minggu (13/12).

Dari kiri: Menlu AS John Kerry, Menlu Italia Paolo Gentiloni dan utusan khusus PBB untuk Libya Martin Kobler memberikan konferensi pers bersama usai pembicaraan di Roma, Minggu (13/12).

Wakil dari 17 negara menegaskan dukungan bagi rencana pembentukan pemerintah persatuan Libya dalam pembicaraan di Roma hari Minggu (13/12).

Negara-negara kuat dunia menyelesaikan pertemuan dengan wakil-wakil dari dua kelompok yang bersaing di Libya. Mereka menegaskan dukungan bagi rencana pembentukan pemerintah persatuan yang didukung PBB.

Wakil-wakil dari 17 negara dan empat badan dunia mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat Libya di Roma hari Minggu (13/12). Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Italia Paolo Gentiloni.

Pertemuan diadakan sementara kedua pemerintah Libya yang bersaing bersiap menandatangani perjanjian persatuan di Maroko hari Rabu.

Ini saatnya "memecah kebuntuan" dan bergerak maju demi masa depan Libya, ujar Kerry, dalam jumpa pers bersama Menteri Gentiloni dan utusan PBB Martin Kobler. Ia mengatakan, komunike yang ditandatangani negara-negara kuat dunia di Roma mengimbau semua pihak agar menerima gencatan senjata segera dan menyeluruh, setelah kesepakatan itu ditandatangani.

Kobler mengatakan, selain oleh kedua pemerintah yang bersaing, kesepakatan juga akan ditandatangani pimpinan partai politik Libya dan pejabat lain.

Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar negeri Amerika umumnya rakyat Libya "sudah bosan dan lelah" akan konflik, ketidak-becusan pemerintah dan semakin berkembangnya ISIS.

Dalam briefing latar belakang hari Sabtu, pejabat itu mengatakan faktor-faktor ini membantu memacu faksi-faksi yang bersaing untuk menepis perbedaan dan menyetujui penandatanganan kesepakatan yang didukung PBB pada 16 Desember.

Menurut Gentiloni, supaya bertahan, pemerintahan baru Libya harus "inklusif." Ia mengatakan, "Kita tidak bisa membiarkan ada pemerintah Libya ketiga di pengasingan sebagai tambahan dua pemerintah yang ada di dalam negeri." [ka/ii]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG