Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah Kamis pekan lalu bertemu Presiden SBY di Jakarta. Gubenur melaporkan perkembangan Aceh kepada presiden, meliputi stabilitas keamanan pasca Pilpres hingga pelaksanaan pembangunan multiaspek di provonsi Aceh.
Staf Khusus Gubenur Aceh Bidang Ekonomi dan Kerjasama Internasional Iskandarsyah Bakrie mengatakan Minggu (7/9), delegasi pemerintah Aceh telah bertemu Presiden dan sejumlah menteri kabinet, delegasi Aceh dipimpin Gubernur Dr Zaini melaporkan perkembangan pembangunan di Aceh.
Iskandasyah mengatakan, terkait Konferensi Pertumbuhan Regional tiga negara IMT-GT, presiden mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung ke Aceh.
Iskandarsyah mengatakan, “Dari pertemuan dengan Presiden SBY Kamis (4/9) lalu, presiden mengutus Menko Perekonomian Chairul Tanjung untuk memimpin konferensi IMT-GT.”
Presiden SBY berpesan, agar momentum konferensi dapat mendorong terwujudnya kerjasama saling menguntungkan ketiga negara, bermanfaat langsung bagi Aceh dan Sumatera, termasuk peningkatan investasi skala nasional.
Menurut Iskandar, presiden memiliki jadwal lawatan luar negeri yang padat di masa akhir jabatan, pertemuan pekan lalu lebih membahas dukungan pusat kepada Aceh dalam menjalankan sejumlah regulasi terkait kewenangan Aceh dalam melola sumber daya alam sesuai yang diamanahkan Undang Undang Pemerintah Aceh UUPA.
Iskandarsyah menambahkan, “Kita bertemu presiden lebih fokus membahas kewenangan Aceh. Proses politik di Aceh sudah baik, yang kita ingin sekarang terkait proses regulasi yang harus dirampungkan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Cukup banyak investor besar-besar masuk ke Aceh.”
Konferensi regional Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Aceh berlangsung 13-14 September 2014 mendatang. Konferensi itu adalah konferensi yang ke-20. Lebih 300 partisipan dari ketiga negara dijadwalkan akan mengikuti konferensi, meliputi sejumlah menteri, para gubernur di Sumatera, dan pimpinan negara bagian di Malaysia dan Thailand, terutama hadir para pebisnis, pakar dan diplomat ketiga negara.
Konferensi menitik beratkan pembahasan mengenai kerjasama investasi dan perdagangan di era komunitas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA) , stabilitas keamanan, pendidikan, kesehatan dan pengembangan peluang wisata yang lebih terintegrasi dengan sejumlah provinsi di ketiga negara.
Beberapa analis mengatakan, kerjasama IMT-GT bermula pada Pertemuan Tingkat Menteri ketiga negara, di Malaysia pada 20 Juli 1993. IMT-GT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara anggota IMT-GT. Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta membentuk wadah "Joint Business Council" (JBC), yang sebagian besar terdiri dari para pebisnis tingkat global di ketiga negara.
Pihak penyelenggara konferensi menyebutkan, bahwa melalui forum “business to business”, pengusaha lokal ketiga negara diharapkan mampu menggalang kemitraan strategis dalam mengembangkan bisnisnya tingkat regional ketiga negara maupun ke tingkat global.
Ekonom Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh DR Wahyuddin Albra mengatakan, momentum konferensi regional IMT-GT cukup menguntungkan bagi Indonesia, khususnya Aceh dapat memetik pelajaran dari keberhasilan pembangunan multiaspek yang dilakukan Malaysia .
Wahyuddin mengatakan, “Kita perlu belajar dari Malaysia, arah pembangunan mereka. Mereka bangun infrastruktur, kepercayaan. Masyarakat diberikan pendidikan tentang pentingnya investasi, peluang kerja, pentingnya pertumbuhan ekonomi, jika semua sudah peduli kita akan lebih baik ke depan seperti Malaysia.”
Analis investasi regional Marini M Daod, dari serangkaian konferensi IMT-GT yang pernah digelar, Aceh dinilai baru menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait investasi yang agak monumental. Di antaranya, pengembangan kawasan Bandar udara internasional Sultan Iskandar Muda dan pengembangan ekonomi terpadu Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.
“Siapa pun (korporasi) yang masuk Aceh, baik yang bergerak di bidang energi (geothermal), maupun eksplorasi tambang perlu melakukan perjanjian yang sifatnya setara dan adil, adil bagi pemerintah dan rakyat Aceh,” kata Marini.
Marini menambahkan, berbagai kendala, terkait aspek regulasi yang mengatur tentang kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), perlu lebih dipercepat penuntasannya oleh pemerintah pusat. Di masa depan, Marini cukup optimistis, akan banyak kesepakatan bisnis dan investasi baru, terutama di era pertumbuhan kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) .
Analis mengatakan, peluncuran MEA pada 2015 mendatang, cukup selaras dengan komitmen Indonesia mewujudkan program masterplan percepatan pengembangan kawasan ekonomi (MP3EI) koridor Sumatera, Indonesia mengalokasikan anggaran jangka menengah mencapai Rp 100 triliun, untuk pembangunan berbagai infrastruktur penunjang investasi serta memberikan kemudahan-kemudahan lain bagi investor dari aspek regulasi.
Sebelumnya, otoritas pemerintah Aceh menyatakan, bahwa berbagai keuntungan yang pernah dirintis dari kemitraan IMT-GT selama lebih 20 tahun, diantaranya kemitraan investasi bidang pariwisata, terutama manfaat yang diterima oleh anggota operator perjalanan (travel agent) dari aspek promosi, termasuk upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh dengan pembukaan jalur penerbangan reguler antar kawasan di ketiga negara.
